JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah memperoleh gambaran utuh soal pengubahan substansi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengungkapkan bahwa putusan akan segera dibacakan.
"Betul (sudah memperoleh gambaran utuh peristiwa). Perihal kapan akan diucapkan, akan ada pemberitahuan secara terbuka ke publik," kata Palguna kepada Kompas.com, Jumat (17/3/2023).
Ia mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan MKMK sudah cukup. Terlebih, MKMK juga mengejar tenggat waktu sebab pembacaan putusan tidak dapat dilakukan lebih dari Senin (20/3/2023).
"Mulai dua hari yang lalu tidak ada lagi permintaan keterangan," ujar Palguna.
Baca juga: MKMK Diyakini Sudah Tahu Dalang Skandal Pengubahan Putusan MK
"Kami sudah memasuki tahap mengonsolidasikan seluruh keterangan, fakta, dan dokumen yang didapatkan selama sidang klarifikasi, sidang pemeriksaan pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan (yang di dalamnya termasuk mendengar keterangan ahli) untuk menyusun draf putusan," katanya.
Palguna berujar bahwa pihaknya terus bekerja maraton hingga malam sejak beberapa hari lalu untuk mengejar tenggat waktu tersebut.
Kemungkinan besar, putusan akan dibacakan sesuai tenggat, yaitu pada Senin nanti.
"Maunya sih agar kami bisa memutus sebelum 20 Maret 2023. Namun, karena putusan harus diucapkan pada hari kerja, niat itu tampaknya sulit dikejar," ujarnya.
"Kalaupun hari ini putusan selesai dan siap dibacakan, quod non, itu juga tidak fair. Sebab, tidak ada pemberitahuan yang cukup kepada publik," kata Palguna lagi.
Baca juga: MKMK Targetkan Skandal Pengubahan Putusan MK Beres Diusut Pekan Ini
Awalnya, MKMK sudah mendalami berbagai informasi dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) pada Kesekjenan MK untuk mengusut diubahnya substansi putusan.
MKMK juga telah meminta keterangan awal dari panitera, Muhidin serta Zico selaku penggugat.
Selama pemeriksaan pendahuluan, MKMK telah memeriksa para hakim konstitusi terkait pengubahan substansi putusan yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto ini.
Hakim konstitusi Saldi Isra, yang ucapannya diubah dalam salinan putusan, menjadi hakim terakhir yang diperiksa, yaitu pada Senin (6/3/2023).
Baca juga: Koalisi Sipil Sampaikan Dukungan ke MKMK Usut Skandal Pengubahan Substansi Putusan
MKMK juga telah meminta keterangan dari mantan hakim konstitusi Aswanto. Sebab, masih berstatus sebagai hakim konstitusi ketika memutus perkara tersebut. Tetapi, ketika putusan dibacakan, ia sudah digantikan Guntur Hamzah.