Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Bareskrim Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Kompas.com - 16/03/2023, 14:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politik demi menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis pada tahun 2024.

Pada saat yang sama, Kapolri juga menekankan agar Bareskrim Polri harus berperan aktif di dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sejak dini.

"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," kata Sigit saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bareskrim di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/3/2023), dikutip dari keterangan tertulis.

Baca juga: Kapolri Prediksi Arus Mudik 2023 Melonjak Tinggi

Bahkan, Sigit menekankan, jika diperlukan agar dibentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024.

Hal itu dimaksudkan agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.

Lebih lanjut, Sigit menginstruksikan Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber, untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya guna menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Apalagi, dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Maka dari itu, ia berharap Bareskrim melakukan pemetaaan dengan baik sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.

Baca juga: [VIDEO] Hoaks! Presiden Jokowi Copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit

"Melakukan cooling system, take down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," kata Sigit.

Tak hanya itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga diminta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait sistem informasi Pemilu.

Tak hanya terkait pemilu, Sigit juga memberikan arahan terkait sejumlah isu lainnya, termasuk soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan yang belakangan marak terjadi.

Ia meminta agar jajaran Bareskrim tidak ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan investasi dan keuangan.

Baca juga: Amnesty Internasional Kirim Surat Terbuka ke Kapolri soal Kasus Klitih Gedongkuning

"Lebih baik kita proses tegas, kita sita sebanyak-banyaknya kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik," ujar Sigit.

Isu lain yang ditekannya adalah soal tugas Polri dalam mengawal seluruh program kebijakan pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.

Jajaran reserse Polri, kata Sigit, juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika baik di dalam maupun luar negeri yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat.

Selain itu, Mantan Kapolda Banten ini juga mengingatkan jajaran untuk mengawal berbagai macam kebijakan dan kegiatan nasional maupun internasional.

Baca juga: Sebut Daerah Rawan Pemilu Bisa Berubah Sewaktu-waktu, Kapolri Siagakan Brimob

“Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20. Dan juga ASEAN Summit dilaksanakan di Labuan Bajo tentu ini memerlukan pengamanan ekstra. Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama," ujarnya.

Sigit juga mengingatkan jajaran Bareskrim Polri agar mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui Satgas Pangan. Hal itu mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik dalam setiap penanganan kejahatan, di antaranya di bidang pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, kejahatan konvensional, hingga kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com