PLN dan PLN EPI Kembangkan Kawasan Ekonomi Hijau di Gunungkidul

KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kesultanan Yogyakarta mengembangkan kawasan ekonomi hijau (green economy) di Yogyakarta.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X itu berkaitan dengan pengembangan potensi daerah dalam transisi energi.

Tak ketinggalan, Direktur Utama (Dirut) PLN EPI Iwan Agung Firstantara dan Putri Kraton Yogyakarta Gusti Condrokirono juga turut menandatangani nota kesepahaman terkait pemberdayaan masyarakat DIY dalam transisi energi.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi langkah PLN yang melibatkan masyarakat dalam agenda transisi energi. Menurutnya, Pemprov DIY memiliki semangat yang sama dengan PLN dalam pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat langsung.

“Dalam pembangunan DIY, kami memakai prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Maka kami mendukung penuh langkah PLN dalam program transisi energi untuk kepentingan bersama,” ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Hal ini disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Pengembangan Ekosistem Green Economy untuk Mendukung Net Zero Emission Berbasis Keterlibatan Masyarakat, di Desa Gombang, Kabupaten Gunungkidul, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Kembangkan Energi Terbarukan, PLN Gandeng Masyarakat Gunungkidul Tanam Pohon Sumber Biomassa

Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama antara PLN dengan Kesultanan Yogyakarta dan Pemprov DIY merupakan wujud nyata dari pengembangan ekosistem hijau berbasis gotong royong warga.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kesultanan Yogyakarta dan Pemprov DIY atas kesempatan ini. Dalam mencapai target pengurangan emisi karbon, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri,” ujar Darmawan.

“Maka dari itu diperlukan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai target tersebut,” tambahnya.

Sri Sultan Hamengkubuwono X, lanjut Darmawan, menjaga bangsa ini dengan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Hari ini Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi pionir untuk menjalankan konsep Ketahanan Energi Rakyat Semesta.

“Hal ini sesuai dengan pegangan hidup masyarakat Yogyakarta, yaitu Memayu Hayuning Bawana yang bermakna bagaimana cara hidup yang dilakukan bisa memperindah kehidupan asli yang sudah indah dari Tuhan,” ucap Darmawan.

Baca juga: Persiapan Piala Dunia U20, PLN Pastikan Kelistrikan di Stadion GBT Surabaya Optimal

Pasokan biomassa untuk turunkan emisi

Dok. Humas PLN Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, Dirut PLN EPI Iwan Agung Firstantara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Pengembangan Ekosistem Green Economy untuk Mendukung Net Zero Emission Berbasis Keterlibatan Masyarakat, di Desa Gombang, Kabupaten Gunungkidul, Selasa (14/3/2023).

Selain terus membangun pembangkit energi baru terbarukan, PLN juga terus melakukan berbagai inovasi untuk menurunkan emisi.

Darmawan mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan PLN adalah dengan menerapkan teknologi co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Saat ini total terdapat 69 giga watt (GW) PLTU yang beroperasi di Indonesia dengan kebutuhan batu bara sekitar 160 juta ton dalam satu tahun. Dengan demikian, untuk mengurangi emisi, kami mensubstitusi sebagian batu bara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit,” jelas Darmawan.

Untuk diketahui, hingga 2025 mendatang, PLN Grup membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 10,58 juta ton.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting. Sebab, masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam memasok kebutuhan biomassa PLN melalui pengembangan hutan energi maupun pengolahan sampah.

Baca juga: Pembangunan Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon di Indonesia

Tak hanya itu, peran dari pemerintah daerah (pemda) dan Kesultanan Yogyakarta menjadi lebih krusial. Sebab, dukungan dari dua pihak ini membuat lahan tidur atau lahan kritis bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman energi.

Selain bisa membuat lahan tidur ini menjadi lahan hijau, kata Darmawan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan hutan energi ini.

“Ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang mengajak masyarakat untuk terlibat aktif melalui dukungan pemerintah. Dalam satu kali langkah, kami berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan mengangkat perekonomian masyarakat,” katanya.

Sejak Februari, Darmawan menjelaskan, PLN telah memetakan kebutuhan tanaman energi dan memulai penanaman bibit pohon energi di tanah seluas 30.000 hektar (ha).

“Untuk ke depannya, akan ada total 50.000 bibit pohon energi yang terdiri dari tanaman Kaliandra, Gamal, dan Tarum,” tuturnya.

Baca juga: Piala Dunia U-20, PLN Pastikan Supply Listrik di Stadion Manahan Aman

Tak hanya menanam saja, kata dia, PLN pun melakukan pendampingan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mengelola hutan energi.

Secara bersamaan, PLN juga turut mendukung masyarakat untuk bisa mengelola ternak di sekitar hutan energi, sehingga mampu menjadi rantai pasok biomassa.

“Kami juga turut mendorong masyarakat untuk bisa mengembangkan ternak di sekitar hutan energi. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan untuk masyarakat agar bisa menambah lagi jumlah tanaman energi ini. Semoga dengan ini bisa menambah hingga dua sampai tiga kali lipatnya,” ucapnya.

Dirut PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan pasokan biomassa. Sebab, pilot project di Gunungkidul ini membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun untuk dapat ditanami.

“Biomassa ini akan digunakan untuk PLTU Pacitan. Adapun jumlah biomassa yang bisa dihasilkan dari lahan 30 hektar ini mencapai 450 ton per tahun,” ujar Iwan.

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Yogyakarta Naik, Pemprov DIY Sebut karena Jelang Puasa

Tahun 2023, kata Iwan, PLN membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 1,05 juta ton untuk memasok 46 PLTU milik PLN Grup.

“Kebutuhan ini akan terus meningkat hingga tahun 2025. Kami harus memastikan pasokan biomassa ini aman, sehingga bisa menekan emisi hingga 11,58 juta ton karbondioksida (CO2),” ucap Iwan.

Sebagai informasi, di samping memanfaatkan biomassa, PLN turut membangun rantai pasok biomassa untuk menjamin keberlangsungan pasokan.

Rantai pasok biomassa tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengelolaan biomassa plant sampai dengan komersialisasi di PLTU PLN.

Selain itu, biomassa ini dipergunakan ada lima jenis, yaitu serbuk gergaji, serpihan kayu, cangkang sawit, bonggol jagung, dan bahan bakar jumputan padat.