Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/03/2023, 17:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Pollice Warch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menunjukkan bukti percakapan yang mengkonfirmasi dua orang yang menerima aliran dana Rp 7 miliar merupakan asisten pribadi (Aspri) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Keduanya adalah bahwa YAR (Yogi Ari Rukman) dan YAM (Yosi Andika). Mereka diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri berinisial HH.

“Nah saudara YAR ini dikonfirmasi dalam chat Wamen EOSH sebagai stafnya, jadi ada berapa chat ya,” kata Sugeng saat ditemui awak media di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sugeng lantas menunjukkan print out percakapan Eddy dengan seseorang melalui aplikasi pesan pendek. Dalam percakapan itu dia disebut membenarkan bahwa YAR dan YAM merupakan asisten pribadinya.

Baca juga: IPW Laporkan Wakil Menteri Berinisial EOSH ke KPK, Diduga Terima Aliran Dana Rp 7 Miliar

“Ini dikatakan mereka berdua Aspri saya,” ujar Sugeng membaca isi pesan tersebut.

Dalam print out yang ditunjukkan Sugeng, tampak kotak percakapan dengan kontak atas nama Wamen Kumham Eddy. Tampak pula foto KTP seorang pria.

Adapun Rp 4 miliar diberikan terkait konsultasi hukum HH kepada Eddhy yang dibayarkan dalam dua termin masing-masing Rp 2 miliar pada Mei 2022.

Pembayaran dilakukan melalui rekening bank BUMN atas nama YAR.

Baca juga: Dilaporkan IPW ke KPK, Wamenkumham: Itu Persoalan Aspri Saya dengan Kliennya Sugeng

Sementara, Rp 3 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat lainnya diberikan secara tunai kepada YAR di kantornya diduga atas arahan Eddy pada bulan Agustus.

Uang tersebut diberikan HH dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum PT Citra Lampia Mandiri agar disahkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi dan Hukum Umum (AHU).

Selang beberapa waktu kemudian, pengesahan struktur direksi perusahaan PT CLM pun muncul sesuai keinginan HH.

Namun, pada 13 September 2022 pengesahan itu dihapus dari situs terkait dan muncul susunan direksi baru atas nama ZAS.

Baca juga: Laporkan Wamenkumham ke KPK, IPW Sebut Uang Rp 7 M Diberikan Lewat Transfer dan Tunai

“Saudara ZAS dan HH sedang bersengketa kepemilikan saham PT CLM. Jadi kecewa saudara HH sebagai pemilik IUP menjadi kecewa,” tutur dia.

Seorang pengacara berinisial A kemudian mengkritik Wamen EOSH bahwa tindakannya tidak baik.

YAR kemudian mengembalikan uang Rp 7 miliar itu ke rekening PT CLM. Namun, pada 17 Oktober 2022 PT CLM kembali mengirim uang Rp 7 miliar itu kepada YAM.

“Ke rekening bernama YAM, Aspri juga dari saudara Wamen EOSH,” ujar dia.

Sebelumnya, IPW melaporkan Eddy ke KPK karena diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar. Sugeng menduga dalam aliran dana tersebut terjadi peristiwa pidana gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, atau lainnya.

Ia membawa sejumlah bukti seperti bukti transaksi perbankan hinga bukti percakapan aplikasi pesan pendek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Nasional
PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

Nasional
Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Nasional
Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Nasional
Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Nasional
Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Nasional
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Nasional
Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Nasional
Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nasional
Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Nasional
Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Nasional
Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Nasional
Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang 'Oh Itu Relawan Saya'

Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang "Oh Itu Relawan Saya"

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com