Krisis Reputasi dan Citra Organisasi di Pusaran Kasus Mario Dandy

KASUS penganiayaan Cristalino David Ozora Latumahina oleh pelaku utama Mario Dandy Satriyo bersama rekannya Shane Lukas Rotua Pangondian yang melibatkan AG di Perumahan Green Permata Residences, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023, terus bergulir menjadi badai salju yang memberikan efek kejut pada sejumlah instansi dan institusi publik.

Efek kejut bola salju yang paling terasa tentu saja dirasakan oleh instansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Apalagi, persoalan yang sejauh ini terkuak ke publik di dua direktorat ini ditengarai baru lapisan terapung dari sebuah gunung es yang besar.

Dua direktorat di bawah Kemenkeu tersebut kini jadi sorotan dan bidikan perhatian warga.

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di ambang krisis kepercayaan. Reputasi dan citra dua instansi ini turut menggerogoti Kemenkeu yang notabene menjadi payung besar bagi dua direktorat tersebut. Reputasi dan citra Kemenkeu pun turut dipertaruhkan.

Meskipun reputasi dan citra itu sejatinya berkaitan erat, namun ada perbedaan paling mendasar antarkeduanya.

Reputasi dalam konteks ini mengacu pada opini atau persepsi yang dimiliki oleh orang-orang terhadap organisasi berdasarkan pengalaman dan penilaian mereka terhadap layanan atau perilaku.

Sementara citra merujuk pada gambaran atau kesan yang ditampilkan oleh organisasi kepada khalayak.

Singkatnya, reputasi adalah bagaimana orang-orang melihat organisasi, sementara citra adalah bagaimana organisasi dilihat oleh orang-orang.

Menariknya, di dua direktorat di bawah Kemenkeu ini, dua hal ini benar-benar sedang dalam pertaruhan.

Ujian ini memang tidak ringan. Sebagai bentuk ujian yang sudah di depan mata, maka mau tidak mau tentu harus dihadapi.

Soal, bisa lulus ujian atau tidaknya, tentu bergantung pada komitmen kuat yang dibangun dan diimplementasikan.

Kunci sukses menghadapi krisis reputasi dan citra tentu saja ketegasan pucuk pimpinan dalam hal ini Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan jajarannya dalam penanganan dan penindakan kasus ini.

Kasus ini menjadi momen penting dalam upaya bersih-bersih instansi dari oknum-oknum yang memperkaya diri dengan cara-cara-cara minus etika.

Tak hanya ketegasan semata, transparansi dan komunikasi etis adalah kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik.