Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belasan Ribu ASN Pindah ke IKN, Akan Didahulukan yang "Single"

Kompas.com - 08/03/2023, 21:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengungkapkan, akan ada 16.990 abdi negara yang pindah ke IKN untuk tahap pertama.

Menurut dia, mereka yang akan pindah tersebut diutamakan yang belum menikah atau masih berstatus "single".

"Kita perhitungkan 50 persen (dari 16.990) yang single dulu yang pindah," ujar Dhony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (8/3/2023).

Baca juga: HGU di IKN Bisa 95 Tahun, Wakil Kepala Otorita Bantah Obral Perizinan

Sebab, kata Dhony, jika yang sudah berkeluarga diminta pindah ke IKN maka akan memikirkan soal fasilitas sekolah anak dan lainnya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang membangun hunian untuk para abdi negara tersebut.

Hunian dibangun dalam bentuk rumah susun. Nantinya, para abdi negara tersebut bisa menghuni rumah susun dengan sistem sharing.

"Itu akan sharing jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98 yang paling kecil itu tiga kamar itu bisa sharing," ujar Dhony.

Dhony mengatakan,16.990 abdi negara yang akan pindah terdiri dari 12.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 5.000 prajurit TNI serta Polri.

"Dari 12.000 ASN itu sudah merupakan gabungan dari semua kementerian," ujar Dhony.

Dalam kesempatan itu dia mengungkapkan, Otorita IKN berencana mengajak ASN maupun prajurit TNI dan Polri melihat bagaimana perkembangan pembangunan di kawasan ibu kota baru.

Baca juga: PP 12/2023 Diteken Jokowi, Izin HGU di IKN Bisa Selama 95 Tahun

Selain itu, mereka akan diajak melihat hunian yang akan mereka tinggali nantinya.

"Nanti mungkin ya saat weekdays para calon penghuni (IKN) yang ASN hankam yang mau pindah harus mulai ajak bergelombang-gelombang melihat bagaimana perkembangan rencana rumah barunya para ASN hankam itu," ujar Dhony.

"Sekaligus kita mengubah pola pikir dan edukasi tahap awal nanti akan diikuti dengan berbagai program lainnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com