Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Buntu KIB, Golkar Ngotot Airlangga Capres, PPP Minta Realistis

Kompas.com - 08/03/2023, 08:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Romahurmuziy lantas menyinggung nama-nama tokoh dengan elektabilitas tinggi sebagai capres, di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

"Realitasnya, Ganjar kader PDI-P, Prabowo kader Gerindra, dan Anies non-partai. Saat ini tidak tersedia stok bakal capres lagi yang elektabilitasnya cukup tinggi menurut survei, yang bisa dicalonkan KIB," kata Romahurmuziy.

"Maka, kita-kita harus realistis untuk berbicara dengan partai-partai asal bakal-bakal capres di atas," sambungnya.

Baca juga: Pilpres 2024, PDI-P Diprediksi Berkoalisi dengan KIB Usung Ganjar Pranowo

Di sejumlah lembaga survei, nama Ganjar, Prabowo, dan Anies memang selalu menjadi tiga sosok capres dengan elektabilitas tertinggi.

Anies didukung oleh Koalisi Perubahan, Prabowo digadang-gadang akan maju dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), sementara Ganjar belum bisa dipastikan apakah akan diusung untuk maju ke Pilpres 2024 atau tidak.

Golkar ngotot Airlangga capres

Partai Golkar tetap bersikeras ingin mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024, meski PPP khawatir KIB mengalami kebuntuan karena tak kunjung ada penetapan capres-cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, pihaknya akan berpegang pada hasil keputusan Munas Golkar 2019 silam.

"Golkar masih tetap berpegang hasil keputusan Munas 2019, yaitu Airlangga sebagai capres," ujar Melchias saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Ia juga memastikan Golkar dan KIB akan bersikap di waktu yang tepat.

Ia kemudian mengingatkan bahwa segala hal bisa terjadi dalam politik yang sifatnya sangat dinamis.

"Belanda masih jauh. Dan politik itu dinamis dari segala aspek. Jadi, pada saat yang tepat, Golkar dan KIB akan bersikap," kata Melchias.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya juga ngotot bahwa keputusan menetapkan Airlangga sebagai Capres 2024 harus dipatuhi.

Menurut dia, jika ingin mengubah keputusan tersebut, maka diperlukan sebuah forum untuk menciptakan keputusan baru.

"Calon Golkar tetap Airlangga Hartarto. Itu keputusan Munas yang harus dipatuhi. Untuk merubahnya diperlukan keputusan baru yang diambil pada forum setingkat. Itulah tertib organisasi, tertib berpartai," kata Tantowi.

Tantowi mengatakan, terkait capres-cawapres dari KIB, harus menunggu kemufakatan antara ketiga partai di KIB.

Ia menyebut bahwa semua pimpinan partai di KIB sepakat akan menentukan capres-cawapres dalam sebuah forum khusus.

"Siapa yang nanti akan menjadi capres dan cawapres KIB, kita tunggu hasil kemufakatan parpol-parpol KIB. Semua pimpinan partai koalisi sepakat hal itu akan diputuskan dalam forum yang akan dibuat khusus buat itu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com