Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/03/2023, 17:42 WIB
Syakirun Ni'am,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan bagi keluarga korban meninggal akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi terkini, sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

"Korban meninggal nanti kita upayakan ada santunan dari pemerintah," kata Muhadjir di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Baca juga: Setuju dengan Wapres, Anggota Komisi VII Berharap Depo Pertamina Plumpang Dipindahkan

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah sedang mendata warga yang rumahnya terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang dan tidak.

Ia meminta masyarakat bertindak aktif dan memberikan data dengan jujurnkepada petugas.

"Untuk menyampaikan jujur apa adanya tidak ditambah-tambah dan dikurangi sehingga akan mempermudah petugas untuk melakukan pendataan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Jokowi Sebut Solusi Kebakaran Plumpang: Depo Dipindah ke Reklamasi atau Warga Direlokasi

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pengungsi dari kalangan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang difabel, dan orang sakit.

Menurutnya, hal ini sudah menjadi standar pemerintah saat menangani korban terdampak bencana.

"Pasti yang pertama itu anak kemudian perempuan dengan segala kebutuhannya itu harus diutamakan dulu, terus kemudian yang difabel, yang sakit," ucap Muhadjir.

Kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Api dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area Depo.

Baca juga: Depo Plumpang Masuk Zona Bahaya, Jokowi Perintahkan Erick Thohir-Heru Budi Cari Solusi

Sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini. Sementara, ratusan warga setempat mengungsi di sejumlah lokasi.

Terbaru, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Plumpang masuk dalam zona merah lantaran berdampingan dengan objek vital Depo Pertamina.

Barang-barang yang berada di dalam Depo tersebut, kata Jokowi, sangat berbahaya jika berdekatan dengan pemukiman penduduk. Kawasan Plumpang menurutnya tidak boleh menjadi tempat tinggal.

Jokowi pun memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera mencari solusi.

"Bisa saja (Depo Pertamina) Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi saat membesuk korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, di RPTRA Rasela.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ditanya Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Jokowi: Tanyakan ke Menhan

Ditanya Urgensi Anggaran Pertahanan Naik, Jokowi: Tanyakan ke Menhan

Nasional
Gibran Dapat Buket Bunga dari Anak SD Usai Bagikan Susu di Ponpes Asshidiqqiyah Tangerang

Gibran Dapat Buket Bunga dari Anak SD Usai Bagikan Susu di Ponpes Asshidiqqiyah Tangerang

Nasional
Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

Nasional
Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

Nasional
Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU

Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU

Nasional
Bawaslu Kaji Dugaan Unsur Kelalaian Penyebab Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Bawaslu Kaji Dugaan Unsur Kelalaian Penyebab Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Nasional
Minta RUU MK Tak Disahkan, Pemerintah Tolak Pasal Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim MK

Minta RUU MK Tak Disahkan, Pemerintah Tolak Pasal Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim MK

Nasional
KSAD Maruli: Dulu Doni Monardo Jagoan, kalau Beliau Sudah Negur, Kita Bangga Sekali

KSAD Maruli: Dulu Doni Monardo Jagoan, kalau Beliau Sudah Negur, Kita Bangga Sekali

Nasional
Sebut Pinjol dan Judi 'Online' Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Sebut Pinjol dan Judi "Online" Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Nasional
Jika Terpilih, Anies Janji Potong Rantai Distribusi yang Rugikan Petani dan Pedagang

Jika Terpilih, Anies Janji Potong Rantai Distribusi yang Rugikan Petani dan Pedagang

Nasional
Momen Gibran Dipanggil “Kiyowo” oleh Santriwati, Didoakan Jadi Wapres RI

Momen Gibran Dipanggil “Kiyowo” oleh Santriwati, Didoakan Jadi Wapres RI

Nasional
Jokowi Perintahkan Mahfud, Pemda, dan UNHCR Tangani Pengungsi Rohingya

Jokowi Perintahkan Mahfud, Pemda, dan UNHCR Tangani Pengungsi Rohingya

Nasional
Panglima TNI: Doni Monardo Antarkan Saya hingga Bisa seperti Ini

Panglima TNI: Doni Monardo Antarkan Saya hingga Bisa seperti Ini

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan, Kapolri: Yang Penting Bagaimana Kasus Ini Dituntaskan

Firli Bahuri Belum Ditahan, Kapolri: Yang Penting Bagaimana Kasus Ini Dituntaskan

Nasional
DPR Mendadak Bahas RUU MK, Mahfud Kirim Surat Minta Tak Disahkan

DPR Mendadak Bahas RUU MK, Mahfud Kirim Surat Minta Tak Disahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com