Komisi VII Desak Pertamina Punya Pola Mitigasi Bencana untuk Depo di Daerah Padat Penduduk

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina agar memiliki pola mitigasi bencana untuk depo-depo di daerah padat penduduk.

Hal ini berkaca pada kasus kebakaran hebat Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini. Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno dalam keterangannya, Minggu (5/3/2023).

Baca juga: K9 Belum Berhasil Temukan Tiga Korban Hilang di TKP Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Eddy juga meminta Pertamina segera melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa maupun kilang yang berada dekat dengan permukiman padat penduduk.

Sebagaimana diketahui, Depo Pertamina Plumpang berada di samping permukiman padat penduduk.

“Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," kata Eddy.

Baca juga: Jokowi Sebut Solusi Kebakaran Plumpang: Depo Dipindah ke Reklamasi atau Warga Direlokasi

Diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat malam.

Api dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area depo.

Sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia dan 51 luka-luka akibat kebakaran ini. Sementara, ratusan lebih dari seribu warga setempat mengungsi di sejumlah lokasi.