Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Ajakan Tolak Bayar Pajak, Said Abdullah Minta Masyarakat Tidak Terbuai dengan “Pak Ogah” dan “Pak Raden

Kompas.com - 05/03/2023, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengajak semua pihak prihatin dan khawatir dengan ajakan menolak membayar pajak.

“Kita patut khawatir bila aksi ini membesar dan tidak boleh membesar. Sebab, amat membahayakan kelangsungan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/3/2023).

Ajakan itu muncul atas respons dari kasus penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) beberapa waktu lalu.

Kasus itu mendapat perhatian besar dan membuat publik dunia maya geram. Terlebih, pihak Kepolisian Resor Jakarta Selatan (Polres Jaksel) saat itu tidak bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut.

Baca juga: Pemilik Rubicon Mario Ternyata Tenaga Honorer Mabes Polri yang Masih Terima BLT, Kok Bisa?

“Muncul kesan poco-poco. Keadaan ini memicu netizen rame-rame posting melakukan pembelaan terhadap David yang menjadi korban kekerasan Mario,” katanya.

Hendak mencarikan keadilan bagi David, warganet lantas menjadi “detektif” dengan menginvestigasi berbagai kekayaan dan aksi pamer harta keluarga RAT.

Aksi tersebut semakin berkembang di media sosial. Warganet semakin menemukan banyak aksi pamer harta yang dilakukan para pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Namun, kata Said, aksi tersebut menjadi mengkhawatirkan ketika beberapa pihak mulai melemparkan pernyataan untuk menolak membayar pajak.

“Negara bisa runyam bila pendapatan pajak drop karena aksi tolak bayar pajak,” ungkap Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Baca juga: Paman Sebut Tak Ada Bukti Chat D Lakukan Pelecehan Seksual kepada Kekasih Mario Dandy

Said menjelaskan, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara.

“Pada masa pandemi Covid-19 pada 2020, pajak dan bea cukai masih menyumbang 78 persen pendapatan negara dan pada 2021 mencapai 77 persen,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pada 2021, penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen. Dengan begitu, pajak dan cukai menyumbang 100,3 persen dari total pendapatan negara.

Said pun meminta semua pihak menghentikan semua pernyataan menolak membayar pajak.
“Apakah sanggup jika maling berkeliaran, rampok berkeliaran, lalu polisi ogah menangkapnya karena tiada ongkos penyelenggaraan ketertiban sosial?” katanya.

Baca juga: Terlibat Penganiayaan D, AG Pacar Mario Mengundurkan Diri dari Sekolah

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespons kasus Mario Dandy dan keluarga RAT yang bergeser menjadi urusan publik.

Dia mencopot RAT dan meminta klub motor gede (moge) di Ditjen Pajak dibubarkan. Dia juga memberikan hukuman kepada ratusan pelaku fraud di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com