Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Ajakan Tolak Bayar Pajak, Said Abdullah Minta Masyarakat Tidak Terbuai dengan “Pak Ogah” dan “Pak Raden

Kompas.com - 05/03/2023, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengajak semua pihak prihatin dan khawatir dengan ajakan menolak membayar pajak.

“Kita patut khawatir bila aksi ini membesar dan tidak boleh membesar. Sebab, amat membahayakan kelangsungan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/3/2023).

Ajakan itu muncul atas respons dari kasus penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) beberapa waktu lalu.

Kasus itu mendapat perhatian besar dan membuat publik dunia maya geram. Terlebih, pihak Kepolisian Resor Jakarta Selatan (Polres Jaksel) saat itu tidak bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut.

Baca juga: Pemilik Rubicon Mario Ternyata Tenaga Honorer Mabes Polri yang Masih Terima BLT, Kok Bisa?

“Muncul kesan poco-poco. Keadaan ini memicu netizen rame-rame posting melakukan pembelaan terhadap David yang menjadi korban kekerasan Mario,” katanya.

Hendak mencarikan keadilan bagi David, warganet lantas menjadi “detektif” dengan menginvestigasi berbagai kekayaan dan aksi pamer harta keluarga RAT.

Aksi tersebut semakin berkembang di media sosial. Warganet semakin menemukan banyak aksi pamer harta yang dilakukan para pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Namun, kata Said, aksi tersebut menjadi mengkhawatirkan ketika beberapa pihak mulai melemparkan pernyataan untuk menolak membayar pajak.

“Negara bisa runyam bila pendapatan pajak drop karena aksi tolak bayar pajak,” ungkap Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Baca juga: Paman Sebut Tak Ada Bukti Chat D Lakukan Pelecehan Seksual kepada Kekasih Mario Dandy

Said menjelaskan, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara.

“Pada masa pandemi Covid-19 pada 2020, pajak dan bea cukai masih menyumbang 78 persen pendapatan negara dan pada 2021 mencapai 77 persen,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pada 2021, penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen. Dengan begitu, pajak dan cukai menyumbang 100,3 persen dari total pendapatan negara.

Said pun meminta semua pihak menghentikan semua pernyataan menolak membayar pajak.
“Apakah sanggup jika maling berkeliaran, rampok berkeliaran, lalu polisi ogah menangkapnya karena tiada ongkos penyelenggaraan ketertiban sosial?” katanya.

Baca juga: Terlibat Penganiayaan D, AG Pacar Mario Mengundurkan Diri dari Sekolah

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespons kasus Mario Dandy dan keluarga RAT yang bergeser menjadi urusan publik.

Dia mencopot RAT dan meminta klub motor gede (moge) di Ditjen Pajak dibubarkan. Dia juga memberikan hukuman kepada ratusan pelaku fraud di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com