Hadapi Pemilu 2024, Kemenkominfo Susun Panduan Hadapi Fake News dan Disinformasi

“Sebenarnya disinformasi di bidang kesehatan yang paling banyak menyebar di dunia. Selanjutnya baru isu yang berbau politik, tetapi tidak sebesar kesehatan. Jadi kami bakal berbagi pengalaman dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Adapun workshop menyusun panduan menanggulangi dinformasi dan berita palsu tersebut diinisiasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kemkominfo dan Pusat Kelembagaan Internasional (Puski).

Usman mengatakan, sebelum melakukan penyusunan dokumen tersebut, Kemenkominfo telah melakukan survei yang diisi melalui vocal point (perwakilan) masing-masing negara Asean.

Baca juga: Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Survei tersebut bertujuan mengumpulkan bahan dan teknis penyusunan paduan fake news dan disinformasi.

Dia menyebutkan, semua negara-negara Asean hadir pada workshop kali ini untuk membedah dan mematangkan panduan yang telah disusun.

Workshop tersebut menghasilkan draft guideline yang akan dibahas dan disempurnakan negara anggota Asean di Jakarta pada Kamis-Jumat, 2-3 Maret 2023.

Pertemuan yang digelar dalam format hibrida di Hotel Borobudur itu dihadiri perwakilan dari Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.

Untuk diketahui, workshop tersebut merupakan rangkaian keketuaan Indonesia di Asean tahun 2023.

Baca juga: Google Perkenalkan Fitur Baru untuk Menangkal Berita Palsu