JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, bencana yang terjadi dan memicu banyak korban jiwa sepanjang 2022, membuktikan Indonesia semakin dituntut untuk memiliki kerangka sistem ketahanan bencana yang menyeluruh.
Menurutnya, kerangka ini perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah; kemitraan dengan berbagai unsur, termasuk kolaborasi dengan komunitas internasional, dan partisipasi masyarakat; penguatan sistem data; pemanfaatan teknologi; serta keragaman skema pembiayaan.
Adapun jumlah bencana sepanjang tahun 2022 mencapai 3.544, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan orang luka-luka, serta jutaan orang mengungsi.
Baca juga: Wapres Ingatkan Indonesia Punya Risiko Bencana yang Tertinggi di Dunia
Bencana juga merusak puluhan ribu rumah, serta menghancurkan fasilitas umum, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun peribadatan.
"Dampak dan kerugian akibat bencana yang kita alami, semakin menuntut adanya kerangka sistem ketahanan bencana yang menyeluruh," kata Ma'ruf Amin dalam Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Ma'ruf Amin mengungkapkan, Indonesia memiliki visi untuk tangguh terhadap bencana.
Visi itu tecermin dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang dijadikan sebagai pedoman penanggulangan bencana.
Sesuai visi RIPB, mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama.
"Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien, demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja serta raihan prestasi Indonesia selama ini," ujar Ma'ruf.
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menggarisbawahi beberapa hal dalam upaya penanggulangan bencana di masa mendatang.
Pertama, penguatan mitigasi bencana dan praktik-praktik penanggulangan bencana harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.
Untuk itu, ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural.
Kedua, perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan, sehingga terjadi kolaborasi pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.
"Lalu, ketiga, semua unsur terkait agar terus menjaga komitmen penanggulangan bencana," kata Ma'ruf Amin.
"Mitigasi hulu ke hilir harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat kejadian bencana," ujarnya lagi.
Baca juga: Jokowi: Yang Ditakuti Dunia Bukan Lagi Pandemi, tapi Perubahan Iklim yang Sebabkan Bencana Naik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.