Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hormati Sikap Koalisi Perubahan yang "Say Goodbye", PDI-P: Kami Tunggu Keputusan Ibu Ketum

Kompas.com - 26/02/2023, 17:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menghormati respons bakal koalisi perubahan yang sama-sama sepakat tidak akan membangun kerja sama politik dengan PDI-P untuk Pemilu 2024.

Said menyatakan, PDI-P hingga kini memilih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait koalisi hingga pencapresan.

"Kami menghormati kedaulatan partai lain untuk menentukan koalisinya terlebih dahulu, monggo saja. Kami tegak lurus menunggu keputusan Ibu Ketum," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/2/2023).

Said menegaskan, meski tak koalisi dengan Nasdem, Demokrat dan PKS atau bakal koalisi perubahan, bukan berarti PDI-P akan seorang diri.

Baca juga: PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik: Presiden atau Tukang Tambal Ban, Semua Tunduk Hukum

Partai berlambang banteng moncong putih itu ditegaskan tetap memilih jalan membangun kerja sama politik untuk Pemilu 2024.

"Karena itu kebutuhan koalisi dengan partai politik mana tentu menyesuaikan dengan keputusan yang nanti diambil oleh Ibu Ketua Umum," imbuhnya.

Said menegaskan, seluruh jajaran partai hingga kini belum menentukan sikap soal koalisi dengan partai politik lain.

Sebab, lanjut Said, tidak mungkin jajaran partai lebih awal menentukan koalisi, sedangkan belum ada keputusan dari Megawati.

"Koalisi PDI Perjuangan dengan partai partai akan terajut jika Ibu ketua Umum sudah mengambil keputusan, dan partai lain sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Ketua Umum," jelasnya.

Baca juga: Soal Anies Antitesis Jokowi, PKS: Jangan Dengerin, Hasto PDI-P Senang Gangguin Kita

Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan bahwa partainya memilih hal itu bukan tanpa alasan.

Pasalnya, kepentingan koalisi tentu berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Untuk urusan presiden dan wakil presiden, jelas Said, di PDI-P merupakan kewenangan Megawati.

"Konstitusi partai ini yang kami junjung tinggi. Sehingga kebutuhan koalisi dari PDI Perjuangan tentu saja satu tarikan nafas dengan keputusan Ibu Ketua Umum terkait pencalonan presiden dan wakil presiden," tutur Said.

Sebelumnya diberitakan, tiga partai politik yang tengah menjajaki koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS sepakat untuk tidak menjalin kerja sama politik dengan PDI-P.

Baca juga: Anies Percaya Diri, Minta PKS Tak Perlu Bikin Hoaks hingga Mengarang Pencapaian

Hal itu menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa PDI-P dipastikan tidak bekerja sama dengan bakal koalisi perubahan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com