JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menghormati respons bakal koalisi perubahan yang sama-sama sepakat tidak akan membangun kerja sama politik dengan PDI-P untuk Pemilu 2024.
Said menyatakan, PDI-P hingga kini memilih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait koalisi hingga pencapresan.
"Kami menghormati kedaulatan partai lain untuk menentukan koalisinya terlebih dahulu, monggo saja. Kami tegak lurus menunggu keputusan Ibu Ketum," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/2/2023).
Said menegaskan, meski tak koalisi dengan Nasdem, Demokrat dan PKS atau bakal koalisi perubahan, bukan berarti PDI-P akan seorang diri.
Baca juga: PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik: Presiden atau Tukang Tambal Ban, Semua Tunduk Hukum
Partai berlambang banteng moncong putih itu ditegaskan tetap memilih jalan membangun kerja sama politik untuk Pemilu 2024.
"Karena itu kebutuhan koalisi dengan partai politik mana tentu menyesuaikan dengan keputusan yang nanti diambil oleh Ibu Ketua Umum," imbuhnya.
Said menegaskan, seluruh jajaran partai hingga kini belum menentukan sikap soal koalisi dengan partai politik lain.
Sebab, lanjut Said, tidak mungkin jajaran partai lebih awal menentukan koalisi, sedangkan belum ada keputusan dari Megawati.
"Koalisi PDI Perjuangan dengan partai partai akan terajut jika Ibu ketua Umum sudah mengambil keputusan, dan partai lain sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Ketua Umum," jelasnya.
Baca juga: Soal Anies Antitesis Jokowi, PKS: Jangan Dengerin, Hasto PDI-P Senang Gangguin Kita
Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan bahwa partainya memilih hal itu bukan tanpa alasan.
Pasalnya, kepentingan koalisi tentu berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Untuk urusan presiden dan wakil presiden, jelas Said, di PDI-P merupakan kewenangan Megawati.
"Konstitusi partai ini yang kami junjung tinggi. Sehingga kebutuhan koalisi dari PDI Perjuangan tentu saja satu tarikan nafas dengan keputusan Ibu Ketua Umum terkait pencalonan presiden dan wakil presiden," tutur Said.
Sebelumnya diberitakan, tiga partai politik yang tengah menjajaki koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS sepakat untuk tidak menjalin kerja sama politik dengan PDI-P.
Baca juga: Anies Percaya Diri, Minta PKS Tak Perlu Bikin Hoaks hingga Mengarang Pencapaian
Hal itu menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa PDI-P dipastikan tidak bekerja sama dengan bakal koalisi perubahan.
Menanggapi pernyataan Hasto, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan selamat tinggal pada PDI-P pasca pihaknya resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres, Kamis.
“Oke, selamat tinggal,” sebut Aboe ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simaputang, Jakarta Selatan.
Ia mengaku tak ambil pusing dan mempersilakan masyarakat yang mau menikmati berbagai narasi yang dilontarkan Hasto.
Aboe optimistis banyak pihak akan mendukung PKS dan Anies dalam kontestasi elektoral mendatang.
Baca juga: PDI-P Tutup Pintu Kerja Sama dengan Koalisi Perubahan, Pengamat: Jangan Didasarkan Politik Kebencian
Kemudian Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie enggan ambil pusing atas sikap PDI-P.
Ia menyatakan menghormati sikap politik partai banteng itu.
Namun Effendi mengingatkan, jelang Pemilu 2024 lebih baik parpol memberikan narasi positif ketimbang perpecahan.
“Menawarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Bukan mengumbar caci maki, dan fitnah,” imbuh dia.
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta PDI-P tak perlu khawatir dengan bakal Koalisi Perubahan.
Menurutnya, jika PDI-P dan pemerintah saat ini telah merasa sudah memperjuangkan perubahan tak perlu kebakaran jenggot dengan semangat tiga parpol pengusung Anies.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.