Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2023, 17:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menghormati respons bakal koalisi perubahan yang sama-sama sepakat tidak akan membangun kerja sama politik dengan PDI-P untuk Pemilu 2024.

Said menyatakan, PDI-P hingga kini memilih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait koalisi hingga pencapresan.

"Kami menghormati kedaulatan partai lain untuk menentukan koalisinya terlebih dahulu, monggo saja. Kami tegak lurus menunggu keputusan Ibu Ketum," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/2/2023).

Said menegaskan, meski tak koalisi dengan Nasdem, Demokrat dan PKS atau bakal koalisi perubahan, bukan berarti PDI-P akan seorang diri.

Baca juga: PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik: Presiden atau Tukang Tambal Ban, Semua Tunduk Hukum

Partai berlambang banteng moncong putih itu ditegaskan tetap memilih jalan membangun kerja sama politik untuk Pemilu 2024.

"Karena itu kebutuhan koalisi dengan partai politik mana tentu menyesuaikan dengan keputusan yang nanti diambil oleh Ibu Ketua Umum," imbuhnya.

Said menegaskan, seluruh jajaran partai hingga kini belum menentukan sikap soal koalisi dengan partai politik lain.

Sebab, lanjut Said, tidak mungkin jajaran partai lebih awal menentukan koalisi, sedangkan belum ada keputusan dari Megawati.

"Koalisi PDI Perjuangan dengan partai partai akan terajut jika Ibu ketua Umum sudah mengambil keputusan, dan partai lain sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Ibu Ketua Umum," jelasnya.

Baca juga: Soal Anies Antitesis Jokowi, PKS: Jangan Dengerin, Hasto PDI-P Senang Gangguin Kita

Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan bahwa partainya memilih hal itu bukan tanpa alasan.

Pasalnya, kepentingan koalisi tentu berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Untuk urusan presiden dan wakil presiden, jelas Said, di PDI-P merupakan kewenangan Megawati.

"Konstitusi partai ini yang kami junjung tinggi. Sehingga kebutuhan koalisi dari PDI Perjuangan tentu saja satu tarikan nafas dengan keputusan Ibu Ketua Umum terkait pencalonan presiden dan wakil presiden," tutur Said.

Sebelumnya diberitakan, tiga partai politik yang tengah menjajaki koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS sepakat untuk tidak menjalin kerja sama politik dengan PDI-P.

Baca juga: Anies Percaya Diri, Minta PKS Tak Perlu Bikin Hoaks hingga Mengarang Pencapaian

Hal itu menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa PDI-P dipastikan tidak bekerja sama dengan bakal koalisi perubahan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ke Serbia, KSAL Jajaki Kerja Sama Produksi Senjata dan Pelatihan Anti-teror

Ke Serbia, KSAL Jajaki Kerja Sama Produksi Senjata dan Pelatihan Anti-teror

Nasional
12 Jam Berlalu, KPK Masih Geledah Kantor Kementan Terkait Dugaan Korupsi

12 Jam Berlalu, KPK Masih Geledah Kantor Kementan Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Masa Pakai Hotel Sultan Selesai, Pemerintah Minta PT Indobuildco Segera Angkat Kaki

Masa Pakai Hotel Sultan Selesai, Pemerintah Minta PT Indobuildco Segera Angkat Kaki

Nasional
Ditanya Soal Khofifah jadi Cawapres, Ganjar: Semua Masih Punya Kesempatan

Ditanya Soal Khofifah jadi Cawapres, Ganjar: Semua Masih Punya Kesempatan

Nasional
Ada Mahfud dan Sandiaga di Rakernas PDI-P, Hasto: Para Menteri yang Jadi Sahabat Diundang

Ada Mahfud dan Sandiaga di Rakernas PDI-P, Hasto: Para Menteri yang Jadi Sahabat Diundang

Nasional
Polri Ungkap Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Mafia Bola Liga 2, Bakal Jerat Klub?

Polri Ungkap Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Mafia Bola Liga 2, Bakal Jerat Klub?

Nasional
Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Nasional
Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

Nasional
3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut 'Flypast' HUT Ke-78 TNI

3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut "Flypast" HUT Ke-78 TNI

Nasional
Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan 'Soft Launching' Senin Depan

Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan "Soft Launching" Senin Depan

Nasional
Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

Nasional
Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

Nasional
Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

Nasional
PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com