Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Upayakan Ada 2 "Long Weekend" Lagi Tahun Ini

Kompas.com - 23/02/2023, 06:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengeklaim pihaknya sedang mengupayakan pengadaan beberapa long weekend lagi untuk tahun ini.

Sebelumnya, long weekend yang berhasil diadakan adalah libur panjang Imlek 2023.

Pemerintah saat itu menetapkan tanggal 22 Januari sebagai tanggal merah, kendati Imlek sesungguhnya jatuh pada tanggal 21 Januari 2023.

"Satu (long weekend) kemarin cukup sukses dan kita sedang menghitung dampaknya," ujar Sandiaga dalam talk show GASPOL! Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Jadwal Long Weekend Sepanjang 2023, Catat Tanggal dan Bulannya!

"Seandainya cukup positif, kita paling mengusulkan 1 atau maksimal 2," lanjutnya.

Sandiaga mengatakan bahwa usulan ini perlu disetujui lintas kementerian dan lembaga. Salah satu kementerian yang disebut perlu menyetujui usulan ini adalah Kementerian PAN-RB.

"Dan ujungnya harus minta persetujuan Bapak Presiden," kata Sandiaga.

Eks pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 itu berujar bahwa adanya long weekend akan memacu pergerakan wisatawan secara signifikan.

Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Luasnya Wawasan Prabowo: Belajar 2 SKS Kalau Ketemu Dia

Itu sebabnya, pemerintah dianggap perlu menggeser hari libur yang jatuh pada akhir pekan ke hari Senin atau hari Jumat atau meliburkan "hari kejepit", hari kerja yang diapit 2 hari libur.

Ia menyebutkan bahwa target kunjungan wisatawan nusantara pada 2023 mencapai 1,4 miliar orang. Sandiaga mengatakan, idealnya Indonesia membutuhkan 4-5 long weekend untuk mewujudkan target tersebut demi peningkatan ekonomi.

"Pergerakan wisatawan nusantara ini memperkuat pemulihan kita dari segi destinasi dan sentra-sentra ekonomi kreatifnya ini berkembang," ucap Sandiaga.

"Jadi kalau ada harpitnas (hari kejepit nasional) yang lebih banyak, itu akan berpeluang meningkatkan pergerakan wisatawan-wisatawan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com