Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Nama Capres di Harlah PPP, Demokrat: Artinya Wacana Penundaan Pemilu Gugur

Kompas.com - 22/02/2023, 22:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menganggap wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah gugur saat ini.

Hal itu ditunjukan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menyebut sejumlah nama yang dinilai berpotensi menjadi calon presiden (capres) dalam kontestasi elektoral mendatang.

“Artinya soal problem demokrasi kita selama dua tahun terakhir, terutama mengenai penundaan pemilu, itu menjadi gugur,” ujar Jansen ditemui di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Jokowi Disebut Presiden yang Paling Sering Hadiri Acara Muhammadiyah

Selain itu, Jansen menilai pernyataan Jokowi itu secara tidak langsung telah mengembalikan kedaulatan partai politik (parpol).

Artinya, lanjut dia, gelaran pemilu merupakan panggung kontestasi bagi para parpol untuk menunjukan kemampuan para kadernya.

“(Pemilu) adalah soal kemandirian, dan kedaulatan partai untuk mengumumkan calon-calonnya,” sebut dia.

Dalam pandangan Jansen, mestinya pernyataan Jokowi itu memicu parpol atau koalisi parpol untuk segera mengumumkan calon presiden (capres).

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan Hutan Adat di Balikpapan, Jokowi: Segera Manfaatkan

Ia mengklaim, bakal Koalisi Perubahan telah mengambil inisiatif lebih dulu karena telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

“Jadi segerakan saja, kita mendorong dua atau tiga embrio koalisi yang lain, bisa mengikuti (langkah) Koalisi Perubahan. Minimal mengumumkan soal nama capres,” imbuh dia.

Diketahui dalam perayaan Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jokowi menyinggung sejumlah nama yang menurutnya berpotensi menjadi capres.

Berbagai figur yang disebut Jokowi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kemudian mantan Wali Kota Solo itu juga menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sebagai figur yang mungkin akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Jokowi hanya meminta pihak-pihak yang akan berkontestasi untuk menjaga kondisi stabilitas nasional.

"Saya hanya titip kita semuanya untuk tetap menjaga stabilitas politik, stabilitas keamanan. Karena ini untuk saat ini sangat penting dan sangat diperlukan sekali. Karena kita diancam oleh risiko-risiko kegentingan global yang sulit dihitung, yang sulit diprediksi dan sangat sulit dikalkulasi," paparnya di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com