Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitasnya Turun 3,4 Persen, Kubu Anies: Itu Masih Fluktuatif, Kita Akan Sapa Terus Masyarakat

Kompas.com - 22/02/2023, 12:28 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Survei Litbang Kompas mendapati bahwa elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) berada di angka 13,1 persen.

Dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (22/2/2023), elektabilitas Anies turun 3,4 persen jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2022. Pada Oktober, survei Anies berada di angka 16,5 persen.

Sebelumnya, pada Januari 2022, elektabilitas Anies berada di angka 14,2 persen. Elektabilitas Anies saat itu tercatat berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar 25,3 Persen, Naik 2,1 Persen Dibanding Survei Sebelumnya

Kemudian, pada Juni 2022, elektabilitas Anies turun menjadi 12,6 persen.

Pada Oktober 2022, Anies hampir mendekati elektabilitas Prabowo yang saat itu mengalami penurunan. Elektabilitas Anies meningkat menjadi 16,5 persen, sementara Prabowo turun menjadi 17,6 persen.

Kini, elektabilitas Anies kembali turun. Anies mendapat elektabilitas 13,1 persen pada Januari 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 47,8 Persen Pendukung Anies Puas terhadap Pemerintahan Jokowi, 52,2 Persen Tidak Puas

Anies kini berada di bawah Ganjar dan Prabowo yang duduk di tingkat pertama dan kedua sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Litbang Kompas.

Juru bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio, mengatakan bahwa elektabilitas Anies fluktuatif dan hal itu adalah wajar, meski dia mengatakan, di survei internal hasilnya lebih positif.

"Nah sebetulnya hal yang wajar, fluktuatif itu ya karena kan baru deklarasi Oktober kemarin, itu juga baru Nasdem. Terus perlahan Demokrat dan PKS," katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

"Jadi wajar lah kalau kemudian masyarakat enggak banyak tahu tentang Anies Baswedan, belum tahu ya, bukan enggak tahu. Belum tahu banyak bahwa Anies Baswedan nyapres. Ini kan perlahan tapi pasti," katanya.

Selanjutnya, Hendri mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan relawan untuk menyapa masyarakat dengan menyuarakan tentang pentingnya pembangunan yang berkeadilan sosial.

"Ya kelanjutannya, next-nya ya kita kerja sama terus sama relawan, sapa masyarakat, itu aja yang kita lakukan. Menyuarakan tentang pentingnya pembangunan yang berkeadilan sosial. Kesetaraan dalam pembangunan untuk kesejahteraan," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar 25,3 Persen, Prabowo 18,1 Persen, dan Anies 13,1 Persen

Berikut elektabilitas sejumlah capres versi Litbang Kompas pada Januari 2023:

1. Ganjar Pranowo: 25,3 persen
2. Prabowo Subianto: 18,1 persen
3. Anies Baswedan: 13,1 persen
4. Ridwan Kamil: 8,4 persen
5. Sandiaga Uno: 1,6 persen
6. Andika Perkasa: 1,6 persen
7. Agus Harimurti Yudhoyono: 1,3 persen
8. Tri Rismaharini: 1 persen

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Sandiaga Uno Teratas untuk Cawapres, Disusul Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan

Adapun survei Litbang Kompas kali ini berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Survei ini melibatkan 1.202 responden yang dipilih dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka, sedangkan sampel ditentukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu, jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Hasil survei lengkap juga bisa dibaca di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com