Survei Terbaru Litbang "Kompas": Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Meningkat, Citra TNI Dinilai Paling Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas menggelar jajak pendapat mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan citra lembaga negara di masyarakat.

Survei memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden meningkat. Akan tetapi, ada 7 indikator kepuasan publik terhadap pemerintah yang angkanya di bawah 50 persen.

Selain itu, menurut survei, citra TNI menjadi yang paling baik di antara 12 lembaga negara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar 25,3 persen, Prabowo 18,1 persen, dan Anies 17,6 persen

Adapun survei ini berlangsung selama 25 Januari hingga 4 Februari 2023, melibatkan 1.202 responden yang dipilih dari 38 provinsi di Indonesia.

Jajak pendapat dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, sedangkan sampel ditentukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis

Menggunakan metode ini, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Berikut rangkuman survei Litbang Kompas yang dirilis Senin (20/2/2023).

Tingkat kepuasan ke presiden

Menurut survei terbaru Litbang Kompas, angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.

Besaran ini meningkat 7,2 persen dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022. Kala itu, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat berada di angka 62,1 persen.

Secara khusus, kepuasan publik tercermin dari empat indikator kinerja pemerintah. Pertama, kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen.

Dalam bidang ini, hanya 20,8 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Sandiaga Uno Teratas untuk Cawapres, Disusul Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan

Lalu, di bidang kesejahteraan sosial, kepuasan publik mencapai 77,3 persen dan 22,7 persen responden menyatakan tidak puas.

Ketiga, di bidang penegakan hukum, kepuasan publik ada di angka 55,1 persen, sedangkan yang mengaku tidak puas sebesar 44,9 persen.

Terakhir, kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen, sedangkan ketidakpuasannya ada di angka 46,5 persen.

7 indikator

Meski angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat, survei Litbang Kompas juga mengungkap ada 7 dari 20 indikator yang tingkat kepuasan publiknya masih di bawah 50 persen.

Di sektor penegakan hukum, ada tiga indikator yang kepuasannya di bawah 50 persen, yakni memberantas suap dan jual beli kasus (37,9 persen), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (48 persen), dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga (49,3 persen).

Lalu, di sektor bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdapat indikator yang berada di bawah 50 persen.

Indikator itu meliputi memberdayakan petani dan nelayan (46,8 persen), menyediakan lapangan pekerjaan (42,8 persen), mengendalikan harga barang dan jasa (38,2 persen), serta mengatasi kemiskinan (49,5 persen).

Kendati masih di bawah 50 persen, tingkat kepuasan pada indikator-indikator tersebut terhitung meningkat bila dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Oktober 2022.

Sementara, hanya indikator-indikator di bidang politik dan keamanan, seluruh tingkat kepuasannya berada di atas 50 persen.

Berikut ini tingkat kepuasan dari masing-masing indikator yang disurvei dalam jajak pendapat terbaru Litbang Kompas.

Bidang Politik dan Keamanan

• Membangun sikap menghargai perbedaan: 76,9 persen
• Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan: 60,7 persen
• Menangani konflik antarkelompok, gerakan separatis, dan sebagainya: 55,1 persen
• Menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejatan di dalam dan luar negeri: 62,5 persen
• Menjamin warga bebas berpendapat: 71,1 persen

Bidang Penegakan Hukum

• Menuntaskan kasus hukum: 55,2 persen
• Memberantas suap dan jual beli kasus hukum: 37,9 persen
• Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM: 51,1 persen
• Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga: 49,3 persen
• Memberantas KKN: 48 persen

Bidang Kesejahteraan Sosial

• Mengatasi kemiskinan: 49,5 persen
• Meningkatkan kualitas pendidikan: 76 persen
• Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat: 80,1 persen
• Mengembangkan budaya gotong royong: 76 persen
• Memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat: 62,7 persen

Bidang Perekonomian

• Memeratakan pembangunan antarwilayah: 65,4 persen
• Memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri: 52,3 persen
• Memberdayakan petani dan nelayan: 46,8 persen
• Menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran: 42,6 persen
• Mengendalikan harga barang dan jasa: 38,2 persen

Citra TNI paling baik

Survei terbaru Litbang Kompas juga memperlihatkan citra 12 lembaga negara di mata publik. Berdasarkan survei ini, 87 persen responden menilai TNI memiliki citra baik.

Angka tersebut menempatkan lembaga yang dipimpin Laksamana Yudo Margono itu di posisi wahid dibanding 11 lembaga lain yang disurvei. Raihan ini naik 0,9 persen dibandingkan survei serupa pada bulan Oktober 2022.

Sementara itu, hanya 4 persen responden menjawab citra TNI buruk dan 10 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Kemudian, menurut survei yang sama, pemerintah daerah (pemda) berada di posisi kedua di bawah TNI sebagai lembaga dengan citra paling baik di mata masyarakat.

Ada 69 persen responden yang menganggap citra pemda baik, 12 persen responden menjawab citra pemda buruk, dan 18 persen menjawab tidak tahu atau tidak.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil Figur Capres Alternatif Paling Diminati, Diikut Sandiaga dan AHY

Berbeda dari TNI, citra positif pemda tercatat turun 0,7 persen dibandingkan hasil survei pada Oktober 2022.

Sementara itu, di urutan ketiga, terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masing-masing citranya dianggap baik oleh 62 persen responden.

Selain empat lembaga di atas, citra positif lembaga lain tercatat di bawah angka 60 persen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (57 persen), Mahkamah Agung (57 persen), Mahkamah Konstitusi (52 persen), Dewan Perwakilan Daerah (52 persen), partai politik (52 persen).

Lalu, dua lembaga dengan posisi paling bontot adalah Polri (50 persen) dan Dewan Perwakilan Rakyat (49 persen).

Kendati berada di posisi kedua terbawah, Polri merupakan lembaga dengan penilaian citra buruk yang paling besar yakni dianggap bercitra buruk oleh 41 persen responden.

Lembaga lain yang mendapatkan citra buruk di atas 20 persen adalah Dewan Perwakilan Rakyat (29 persen) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (24 persen).