Gerindra Sebut Prabowo Sempat Minta Kadernya Perjuangkan Penurunan Biaya Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut berperan dalam proses penurunan biaya haji.

Ia menuturkan, Prabowo meminta kadernya di Komisi VIII untuk melakukan perundingan agar biaya haji diturunkan dari usulan Kementerian Agama (Kemenag).

“Ketika pemerintah mengumumkan kenaikan biaya haji yang membuat banyak orang terkaget-kaget, ketika diumumkan Kemenag biaya haji reguler menjadi Rp 69 juta. Padahal, (biaya) yang lalu di bawah Rp 40 juta,” papar Muzani dalam keterangannya, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Gerindra Sebut Prabowo Sempat Minta Kadernya Perjuangkan Penurunan Biaya Haji

“Atas dasar itu, Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo diperintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ongkos naik haji reguler naik tidak terlalu tinggi,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat menentukan biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah senilai Rp 49,8 juta.

Menurutnya, langkah Prabowo itu menunjukan bahwa partai politik (parpol) memiliki peran besar untuk menentukan kebijakan.

“Partai politik adalah sebuah institusi penting dalam pengambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara. Partai politik tugasnya penyambung lidah rakyat,” sebutnya.

Baca juga: Ketika Mardiono Guyon ke Prabowo Mau Pinjam Sandiaga Uno...

Muzani menuturkan, upaya Prabowo tersebut menunjukan kepeduliannya pada masyarakat kecil, apalagi banyak dari mereka yang menunggu ibadah haji.

Alasan itulah, lanjut dia, yang menyebebabkan Gerindra konsisten mengusung Prabowo sebagai calon presiden (capres).

"Itu sebabnya kami ingin ketua umum kami, Pak Prabowo bisa diberi amanat dan mandat oleh rakyat untuk menjadi Presiden RI,” ujar dia.

Adapun Gerindra telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pemilu 2024. Namun, koalisi itu belum mencapai konsensus soal pengusungan capres-cawapres.

PKB terus mendorong agar Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dapat menjadi cawapres untuk Prabowo. Namun, Gerindra belum menyetujui usulan tersebut.

Sementara itu, dalam kesepakatan kerja sama koalisi itu, pengusungan capres-cawapres ditentukan oleh Prabowo, dan Muhaimin.