Menyoal Pengawasan terhadap Polri

MANTAN Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Ferdy Sambo divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat yang merupakan ajudan pribadi dari sang Istri, Putri Candrawathi.

Berbulan lamanya “drama” Sambo mengisi ruang publik. Hiruk-pikuk ini muncul lantaran skenario awal yang berubah dari insiden tembak-menembak menjadi pembunuhan berencana.

Namun, yang lebih memprihatinkan, pihak-pihak yang terlibat merupakan anggota Polri. Orang-orang yang diangkat sumpahnya oleh negara untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.

Selain kasus Sambo, sejumlah pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri belakangan juga bermunculan.

Dari seorang Inspektur Jenderal Polisi yang tersangkut kasus penggelapan barang bukti narkoba hingga perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang menjadi makelar kasus warisan.

Dari cerita mantan intel polisi yang menjadi beking kegiatan tambang ilegal hingga laku ganjil anggota Sabhara yang mengajak rekan sesama anggota Polri untuk bersama-sama setubuhi istri.

Belakangan, publik kembali dikejutkan oleh pengakuan seorang anggota Provost Polsek Jatinegara yang diperas oleh penyidik di Polda Metro Jaya, tatkala melaporkan dugaan penyerobotan lahan milik keluarganya.

Jika ditilik ke belakang, institusi Polri pascareformasi menjadi institusi sipil bersenjata yang paling kuat setelah terpisah dari institusi militer di bawah rezim dwifungsi ABRI.

Sebagai penegak hukum yang berada diseantero negeri, Polri dipimpin oleh satu orang Kapolri dan langsung bertangungjawab kepada Presiden.

Di luar isu manajerial, sentralitas di institusi Polri menyebabkan organ pengawasan internal tidak sebanding dengan lingkup pengawasan yang dilakukan.

Sebagai negara yang masih lemah dalam hal penerapan prinsip negara hukum (rule of law), maka wajar jika akuntabilitas lembaga kepolisian di Indonesia tidak akan pernah tercapai jika hanya menggantungkan aspek pengawasannya pada lingkup internal saja (Amnesty International, 2015).

Keberadaan Komisi Kepolisan Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas di luar institusi Polri sejauh ini belum bisa menjawab problem keseimbangan tersebut.

Keterbatasan wewenang serta strukur organisasi yang masih belum sepenuhnya independen membuat kinerja Kompolnas selama ini seolah sebagai ‘juru bicara’ Polri (Koran Tempo, 10/1).

Maka, perlu kiranya meninjau kembali model kelembagaan pengawasan institusi Polri yang lebih proporsional.