Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Tanggapi Santai Hasil Survei yang Sebut Tak Lolos Ambang Batas Parlemen

Kompas.com - 14/02/2023, 16:08 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas (PSI) menanggapi dengan santai hasil survei terbaru yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa PSI tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, yakni 4 persen.

Wakil Ketua Pembina PSI Grace Natalie tidak ambil pusing dengan hasil survei itu. Terlebih, ia mengklaim pernah bekerja di lembaga survei sehingga tahu seluk-beluk proses survei.

"Kebetulan kan saya mantan orang survei, jadi survei itu kami jadikan masukan saja," ujar Grace Natalie di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Menurut Grace, hasil survei itu juga kurang akurat. Sebab, pemilih PSI kebanyakan bukan level grassroot.

"Pemilih PSI itu kalau dilihat dari pemilu yang lalu, kebanyakan kelompok yang terdidik, adanya di kota dan kelompok yang seperti ini sebenarnya mirip dengan pemilih PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Itu juga kelompoknya lebih terdidik," kata Grace.

Grace mengatakan, pemilih PSI berbeda dengan pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Beda misalnya dengan massanya PKB atau massanya PDI-P misalnya yang lebih ke grassroot. Kalau orang yang misalnya tinggalnya di apartemen, itu kan sudah susah. Atau gated community, atau di kompleks itu biasanya lebih tertutup ya, atau sibuk," ujar Grace.

Baca juga: PSI Targetkan Perolehan Kursi Pileg DKI 2024 Naik 2 Kali Lipat Jadi 16

Namun, ia mengaku tetap menjadikan hasil survei itu sebagai masukan.

"Buat kami jadi masukan saja, yang penting (kami) tetap bergerak. Jadi it's okay enggak papa, yang penting kami tetap terus bergerak. Buktinya yang daftar atau gabung (ke PSI) semakin banyak," kata Grace.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA sebelumnya menyampaikan hasil survei terbarunya terkait elektabilitas partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasil rilis itu disampaikan dalam acara bertajuk "Partai Lama, Partai Baru, Partai Besar, Partai Gurem" pada Selasa (7/2/2023).

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan, ada tujuh partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.

Baca juga: PSI Anggap Sistem Proporsional Tertutup Khianati Demokrasi Rakyat

Ketujuh partai itu adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem.

Dari ketujuh partai itu, tingkat elektabilitas tertinggi adalah PDI-P.

Kemudian, disusul dengan empat partai lainnya, yakni dengan PKB 8 persen, Partai Demokrat 5 persen, PKS 4,9 persen, dan Nasdem 4,4 persen.

Kemudian, partai yang tidak lolos parliamentary threshold adalah Perindo dengan elektabilitas 2,8 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,1 persen, dan Partai Amanat Indonesia (PAN) 1,9 persen.

Lalu, partai dengan elektabilitas di bawah 1 persen adalah PSI dengan 0,5 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 0,3 persen), Partai Garuda dengan 0,3 persen, Partai Ummat dengan 0,3 persen, Partai Hanura dengan 0,1 persen, Partai Buruh dengan 0,1 persen, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dengan 0,1 pesen, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan 0,1 persen.

Baca juga: PSI Unggulkan 3 Kadernya untuk Pilkada DKI 2024: Grace Natalie, Anggara Wicitra, dan Faldo Maldini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com