Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Kalah Gesit dari Masyarakat Sipil, Bawaslu Klaim Sudah Bekerja Cermat

Kompas.com - 10/02/2023, 23:08 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeklaim telah bekerja dengan baik mengawasi pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2024, khususnya verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Respons ini dikemukakan menanggapi pernyataan mantan Ketua Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya yang menilai lembaga yang pernah dipimpinnya itu kalah gesit dibandingkan koalisi masyarakat sipil dalam menemukan dugaan kecurangan proses verifikasi partai politik.

"Saya kira itu sah-sah saja sebagai warga negara untuk menyampaikan hal seperti itu, tetapi tetap kita berkomitmen bahwa dalam tahapan yang sudah berjalan, mulai dari tahapan pendaftaran parpol menjadi peserta pemilu, verifikasi administrasi, faktual, sampai penetapan, Bawaslu ada di situ," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI Puadi kepada wartawan di kantor Bawaslu RI, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Bawaslu Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Politik Uang

Ia kembali menyampaikan rekapitulasi data penanganan pelanggaran hasil temuan Bawaslu maupun aduan dari masyarakat sepanjang proses pendaftaran hingga penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 pada 14 Des 2022 lalu, termasuk di dalamnya tahapan verifikasi administrasi dan faktual.

Total, Bawaslu menemukan 99 dugaan pelanggaran oleh KPU yang terdiri dari 80 temuan dan 19 laporan.

Khusus di tahapan verifikasi, Bawaslu mendapatkan 75 temuan. Sebanyak 64 di antaranya dilanjutkan dengan pemeriksaan di proses ajudikasi.

Beberapa di antaranya menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Puadi meyakini, data tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu bekerja dengan baik dalam mengawasi segala proses tahapan.

Baca juga: Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan KPI Bentuk Gugus Tugas Awasi Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pemilu 2024

Terlebih, angka kasus yang didapatkan dari hasil temuan mereka sendiri jauh lebih besar daripada angka kasus yang diperoleh dari laporan masyarakat.

"Itu menunjukan bahwa Bawaslu cermat dong, Bawaslu tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya," ujar Puadi.

"Jadi kalau misalkan ada yang bilang Bawaslu tidak cermat, itu pernyataan yang salah, karena kenyataan yang seaungguhnya Bawaslu sudah membuktikan bahwa Bawaslu sedang melakukan proses pengawasan dan melaksanakan tugasnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com