Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar meski Dapat Dukungan PDI-P sebagai Capres

Kompas.com - 09/02/2023, 15:34 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Relawan Jokowi Mania yang juga pendiri organisasi relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania, Immanuel Ebenezer, menegaskan, tak akan mendukung kembali Ganjar Pranowo.

Ia memastikan hal itu meskipun kelak Ganjar mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

"Kalau dicalonkan PDI-P, itu tandanya demokrasi hidup. Tapi kita tidak akan dukung Ganjar lagi," ucap pria yang akrab disapa Noel dalam konferensi pers, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Bubarnya Relawan GP Mania Dinilai Tak Pengaruhi Elektabilitas Ganjar Pranowo

Noel juga mengatakan sudah resmi membubarkan GP Mania per hari ini, dari tingkat pimpinan pusat hingga tingkat ranting.

Dia menyebutkan, pembubaran itu bukan berkaitan dengan gagasan tiga periode Joko Widodo.

"Saya tetap menolak perpanjangan durasi pemerintahan Jokowi, saya juga menolak keras penundaan Pemilu," kata dia.

Terkait alasan pembubaran GP Mania diungkapkan secara lengkap oleh Sekretaris Jenderal DPP Jokowi Mania Akhmad Gojali.

Baca juga: Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Akhmad mengatakan, ada lima alasan GP Mania dibubarkan. Pertama, Ganjar dinilai tidak memiliki kepastian untuk dicalonkan sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alasan kedua GP Mania bubar adalah Ganjar dinilai tak mampu meyakini para pendukung dan partai untuk dijadikan capres 2024.

"Ketiga, tidak adanya nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres baik hal gagasan maupun program untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang," kata Akhmad.

Alasan keempat, Ganjar disebut bukan sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinan setelah Presiden Joko Widodo.

Terakhir, Ganjar dinilai memiliki tampilan berbeda saat tampil di publik dan media sosial dibandingkan dengan keseharian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com