JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 122 cendikiawan yang terdiri dari guru besar dan dosen dari universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia menyampaikan lima alasan mendukung terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.
Mereka menyatakan diri sebagai sahabat Pengadilan atau amicus curiae ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (6/2/2023). Salah satu pertimbangan para akademisi itu mendukung keadilan bagi Bharada E yakni lantaran ia merupakan seorang justice collaborator (JC).
Diketahui, Bharada E mendapatakan status JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J.
“Pertama, Richard Eliezer adalah saksi pelaku atau justice collaborator, yang rela menanggung risiko demi terungkapnya kebenaran dan terbongkarnya kasus kejahatan kemanusiaan di ruang pengadilan, yang juga mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dalam press release yang diterima Kompas.com, Rabu (8/2/2023).
Baca juga: Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan Amicus Curiae ke PN Jakarta Selatan
“Tanpa kejujuran dan keberanian Eliezer, kasus ini akan tertutup rapat dari pengetahuan publik dan menjadi ‘dark number’,” kata perwakilan para akademisi itu.
Menurut Sulistyowati, LPSK telah merekomendasikan Eliezer sebagai justice collaborator, didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat sebagai saksi pelaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Alasan kedua yakni, adanya relasi kuasa yang timpang antara Richard Eliezer dengan atasannya yakni, Ferdy Sambo yang kala itu berpangkat inspektur jenderal polisi bintang dua yang perintahnya sukar ditolak.
“Sang Jenderal, atasannya nampak sungguh tidak memiliki sikap kesatria, karena melampiaskan angkara murka, membunuh bawahannya sendiri, tetapi dengan menggunakan tangan bawahan yang lain, dan yang akhirnya berisiko dihukum berat,” papar Sulistyowati.
“Richard Eliezer sebagai seorang anggota Polri yang berpangkat Bharada, tentu harus mengikuti perintah atasannya, Sang Jenderal,” ucapnya melanjutkan.
Alasan ketiga menurut Sulistyowati yaitu “Eliezer adalah kita”, mendukung Bharada E untuk tidak dihukum berat atau lebih ringan daripada pelaku-pelaku lainnya akan berarti menyelamatkan anak muda berumur 24 tahun yang masa depannya masih panjang.
Selain itu, Bharada E merupakan tulang punggung keluarga dari kalangan masyarakat sederhana di Manado, Sulawesi Utara yang tidak berdaya sebagai Bharada berpangkat paling rendah dalam jajaran kepolisian.
“Mendukung Eliezer dengan mengutamakan prinsip kejujuran dan kebenaran untuk mengungkap kejahatan serius, juga berarti mengupayakan keadilan bagi korban Brigadir Yoshua Hutabarat dan keluarganya,” kata Sulistyowati.
Baca juga: LPSK: Kalau Tak Ada Richard, Sidang yang Kita Saksikan Semua Skenario Sambo
Alasan selanjutnya, kata dia, mendukung Eliezer bukan persoalan pribadi, tetapi memberi pembelajaran tentang pentingnya reformasi di tubuh institusi kepolisian yang perlu dilakukan segera agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa depan.
Sulistyowati berpandangan, kasus yang menimpa Eliezer menunjukkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang besar dari seorang jenderal sangat mungkin terjadi tanpa bisa dideteksi oleh sistem tatakelola.
Alasan terakhir, kata Guru Besar FH UI ini yakni, keberadaan Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini juga memberi pembelajaran berharga bagi para mahasiswa hukum yang sedang belajar di fakultas hukum seluruh Indonesia.