Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies "Melejit" Sendiri

Kompas.com - 09/02/2023, 06:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno maupun Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusasaan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

"Mengemukanya isu ini bisa karena keputusasaan Sandiaga, atau Gerindra, karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo, justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Dedi juga menduga perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019.

Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto yang juga didukung oleh Gerindra.

Namun, melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan yang diduga dialami oleh Sandi.

"Secara khusus Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024," ujar dia.

Adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini juga menyoroti isu soal perjanjian utang piutang Rp 50 miliar antara Anies dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Menurut Dedi, utang dalam kontestasi itu lumrah, meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia.

"Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik, dan itu sebenarnya tidak layak disebut hutang, karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies, melainkan untuk kepentingan pengusungan," ujar dia. 

Dedi berpendapat, uang itu justru digunakan untuk "membeli" partai pengusung.

Apalagi, kata dia, Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai.

"Tetap saja itu kepentingan kolektif, termasuk kepentingan Sandiaga," ujar Dedi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com