Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Isi lengkap dari perjanjian politik antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 masih terus menjadi teka-teki.

Bahkan, perjanjian politik antara Prabowo-Anies-Sandi itu bisa sampai membuat Prabowo terdiam.

Ihwal perjanjian ini pertama kali diungkit oleh Sandiaga Uno sendiri. Ia memastikan kalau perjanjian politik antara mereka bertiga itu benar-benar ada.

Namun, belum jelas kenapa Sandiaga membeberkan perjanjian tersebut jelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon selaku penulis perjanjian, akhirnya buka suara.

Baca juga: Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Berikut rangkuman Kompas.com.

Prabowo bungkam soal perjanjian, sempat dibisiki

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terdiam saat ditanya awak media perihal perjanjian dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Prabowo tampak tidak menjawab apapun perihal perjanjian dengan Anies-Sandi tersebut.

Awalnya, Prabowo terus menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampinginya hingga doa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, saat sampai di pertanyaan perihal perjanjian dengan Anies-Sandi, Prabowo malah bungkam.

Baca juga: Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang berdiri di samping Prabowo tampak membisiki sang ketum agar tidak menjawab pertanyaan tersebut.

"Jangan dijawab, Pak. Jangan dijawab," bisik Dasco ke Prabowo, Senin (6/2/2023).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Fadli Zon buka suara, sebut ada 7 poin perjanjian

Secara terpisah, Fadli Zon mengakui bahwa ia yang menulis perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno terkait Pilkada DKI tahun 2017.

"Ya kan ada beberapa yang saya tahu, pada waktu awal itu saya yang men-draf perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya saja Pak Sandiaga ada beberapa hal lain termasuk.... Terkait dengan keuangan, saya tidak tahu," ujar Fadli Zon.

Ia menegaskan bahwa perjanjian terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 antara Prabowo, Sandi, dan Anies itu benar-benar ada.

Sebab, dirinya menulis tujuh poin di dalam perjanjian tersebut.

"Oh kalau itu ada, ada. Kebetulan saya men-draf, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," kata Fadli Zon.

Baca juga: Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Benar kah ada utang piutang antara Anies-Sandi sebesar Rp 50 M?

Kemudian, mencuat pula perjanjian terkait utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa.

Erwin adalah salah satu sosok pendukung di barisan Anies-Sandi ketika Pilgub DKI Jakarta 2017.

Terkait hal itu, Fadli Zon mengaku tidak tahu menahu. Ia mempersilakan agar ditanyakan langsung kepada Sandiaga Uno.

"Saya juga tidak tahu. Tanya Pak Sandiaga," ucap Fadli Zon.

Baca juga: Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Saat dikonfirmasi, Sandiaga Uno malah mengaku belum membaca pernyataan Erwin Aksa tersebut.

"Saya baca dulu," ujar Sandiaga saat ditemui di lokasi yang sama.

"Belum bisa kasih statement," katanya sambil berlalu.

Sekilas perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Sandiaga Uno mengungkit soal sebuah perjanjian politik yang pernah diteken olehnya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sandiaga mengungkit tentang keberadaan perjanjian itu saat menjadi pembicara dalam siniar (podcast) Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada Sabtu (27/1/2023).

Menurut Sandiaga, perjanjian itu ditulis tangan oleh politikus Gerindra, Fadli Zon, menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 silam, dan dilengkapi dengan meterai.

"Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua (dia dan Anies) dan poinnya," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Perjanjian itu sih legal. Ditandatangani bertiga (Prabowo, Sandi dan Anies) dan seingat saya ada meterainya," ujarnya lagi.

Baca juga: Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies Saat Pilkada DKI 2017

Perjanjian ditandatangani sebelum Anies dan Sandiaga mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada September 2016.

Meski demikian, Sandiaga Uno tidak ingin merinci isi dari perjanjian.

Sebab, menurutnya, yang saat ini memegang lembaran perjanjian dan salinannya yang semestinya menyampaikannya, yakni Prabowo, Fadli Zon, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Saat ditanya apakah perjanjian juga berisi soal Pilpres 2024, Sandiaga kembali menolak menjawab.

"Silakan itu ditanyakan. Menurut saya, nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya. Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," kata Sandiaga.

Ketika ditanya soal apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga menegaskan bahwa sepanjang tidak diakhiri maka masih sampai sekarang.

Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan bahwa dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut.

"Saya sih komit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan, saya komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ujar Sandiaga Uno.

Baca juga: Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Dirinya, Prabowo dan Anies