Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki janji politik dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu pertama kali diungkap oleh Sandiaga Uno dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang 26 Januari 2023.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu berujar, Anies Baswedan punya perjanjian politik dengan Prabowo jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang lain, yaitu Fadli Zon, dan ditandatangani oleh Anies, Prabowo, dan Sandi.

Baca juga: Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Di sisi lain, wakil Anies dari tim kecil bakal Koalisi Perubahan, Sudirman Said menampik jika Anies masih terikat perjanjian tersebut.

Ia mengklaim, tak tahu ada perjanjian antara Anies dengan Prabowo. Sebab, yang ada hanyalah perjanjian Anies dengan Sandi soal pembiayaan Pilgub DKI 2017.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu,” kata Sudirman Said di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Isu menyeruak jelang terbentuknya Koalisi Perubahan

Adapun Anies saat ini telah mendapatkan tiket informal dari ketiga partai politik (parpol) yang menjajaki Koalisi Perubahan.

Ketiganya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat ini, ketiga parpol tengah mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengesahkan koalisi tersebut.

Baca juga: Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Dirinya, Prabowo dan Anies

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut substansi dan poin kesepakatan telah dibuat. Kini, hanya menunggu momen penandatanganan oleh ketua umum ketiga parpol.

“(Poin deklarasi) sudah semua, itu kan fungsinya tim kecil. Kami yang menyiapkan, tinggal kita cari momentum hari, bulan, tanggal yang baik saja,” ujar Sugeng di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Gerindra enggan buka ke publik

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan membeberkan isi perjanjian antara Anies, Prabowo, dan Sandiaga Uno.

Ia membenarkan perjanjian politik itu ada dan berada di tangannya.

Menurut Dasco, perjanjian itu nantinya bakal diungkap pada waktu yang tepat.

“Nanti di kesempatan lain (dijelaskan), ya lihat perkembangan lah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Utang Rp 50 Miliar

Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyampaikan bahwa perjanjian yang ada hanyalah melibatkan Anies dan Sandiaga.

Sebagai salah satu pendukung Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Erwin mengaku mengetahui perjanjian tersebut.

Menurutnya, perjanjian itu soal utang-piutang logistik Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ia menceritakan, saat itu Anies tidak punya cukup dana dan melakukan peminjaman pada Sandiaga.

"Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu," katanya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/2/2033).

"Nilainya berapa ya, Rp 50 miliar barangkali," ujar Erwin Aksa lagi.

Baca juga: Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga