Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Kompas.com - 06/02/2023, 06:42 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik ingin dilibatkan dalam proses penjaringan calon presiden (capres) yang dilakukan oleh partai politik (parpol).

Berdasarkan survei yang dilakukan 24-26 Januari 2023, sebesar 94,7 persen publik ingin dilibatkan dalam proses pencarian figur capres.

Sementara itu, hanya 4,8 persen responden yang menyerahkan proses tersebut pada pengurus internal parpol, dan 0,5 persen tidak menjawab.

“Delapan bulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden, dan calon wakil presiden dibuka, upaya partai politik menjaring bakal calon presiden sudah makin meramaikan panggung politik nasional,” ujar peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dikutip dari Harian Kompas, Senin (6/2/2023).

Baca juga: Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

“Publik berharap proses penjaringan ini tidak elitis, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat,” katanya lagi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui telah menyatakan pendaftaran capres-cawapres dimulai 19 Oktober-25 November 2023.

Litbang Kompas/DDA/YOH Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan Dalam Penjaringan Capres

Di sisi lain, mayoritas publik ingin parpol melakukan penjaringan capres melalui mekanisme konvensi terbuka, yang bebas diikuti oleh siapapun, baik kader parpol, maupun figur non parpol.

Jumlah responden yang menginginkan proses konvensi terbuka sebanyak 68,8 persen.

Baca juga: PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

Sementara 11,4 persen responden sepakat konvensi dilakukan khusus untuk kader parpol, baik kader internal, maupun eksternal.

Kemudian, 9,1 persen responden memilih proses konvensi hanya melibatkan kader internal parpol. Sedangkan 8,3 persen responden menyatakan konvensi tak perlu dilakukan.

Untuk diketahui, jajak pendapat ini melibatkan 512 responden dari 34 provinsi. Para responden diwawancarai melalui sambungan telefon.

Sampel dipilih secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk.

Survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,33 persen.

Baca juga: Singgung Hasil Survei, Demokrat Minta Bakal Mitra Koalisi Pertimbangkan Capres-Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com