Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Hasil Survei, Demokrat Minta Bakal Mitra Koalisi Pertimbangkan Capres-Cawapres

Kompas.com - 23/01/2023, 07:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar meminta bakal mitra koalisinya untuk mempertimbangkan figur calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres) secara objektif.

Hal itu disampaikan menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari yang menunjukan elektabilitas Partai Demokrat berada di tiga besar setelah PDI-P, dan Partai Gerindra.

“Hasil survei ini tentunya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan, dan bekal untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,” ujar Renanda dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023).

Baca juga: Urutan Ketiga di Survei LSI, Demokrat Singgung Keberhasilan AHY Hadapi Moeldoko

Menurutnya, Demokrat selalu mengedepankan asas rasionalitas dalam mengusulkan pengusungan capres-cawapres.

“Atau, seperti yang disampaikan Ketum AHY, kalau ingin menang, seluruh mitra koalisi harus mengedepankan objektivitas,” papar dia.

Ia mengungkapkan AHY memiliki tiga pandangan terkait penentuan capres-cawapres bakal Koalisi Perubahan.

Baca juga: Demokrat Ajukan Diri Sebagai Pihak Dalam Uji Materi Pemilu Proporsional Terbuka

Pertama, memiliki elektabilitas yang tinggi. Kedua, figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan.

Terakhir, menjadi konsensus atau kesepakatan ketiga partai politik (parpol) yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

“Bukan maunya salah satu saja. Jadi, tidak ada yang memaksakan harus si A, atau tidak boleh si B,” imbuhnya.

Hingga kini PKS, Nasdem, dan Demokrat telah aktif berkomunikasi, serta membentuk tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan.

Baca juga: Koalisi Perubahan Masih Beda Sosok Cawapres, PKS Ajak Nasdem-Demokrat Dengar Aspirasi Publik

Namun ketiganya nampak belum menyepakati sejumlah hal, salah satunya soal pengusungan capres-cawapres.

Nasdem telah menyodorkan Anies Baswedan sebagai capres, namun menginginkan figur cawapres dipilih dari kader non parpol.

Sementara itu PKS sempat mendorong agar Anies bisa didampingi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Meskipun PKS telah menyatakan menerima jika cawapres yang dipilih adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Tunggu Demokrat dan PKS untuk Deklarasi Bersama, Nasdem: Masa Kita Terus yang Kebelet?

Sedangkan Demokrat terus menyiratkan bahwa gerakan perubahan dan perbaikan terepresentasi dari pasangan Anies-AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com