Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2023, 05:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, saat banyak jemaah Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin yang hidup miskin dan berpendidikan rendah.

Menurut Cak Imin, persoalan tersebut menjadi salah satu dari tiga refleksi dalam momentum satu abad NU.

"Masih banyak nahdliyin dan nahdliyat yang masih hidup di kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah," kata Cak Imin saat ditemui di sela-sela peringatan 1 Abad NU di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).

Cak Imin mengatakan, situasi ini menjadi pendorong bagi partai ya untuk bekerja keras melalui jalur legislatif maupun eksekutif untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi warga NU.

Baca juga: Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Menurutnya, pada usia NU yang tengah memasuki abad kedua ini, PKB akan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kondisi perekonomian warga Nahdiyin.

Pasalnya, Mereka hidup dalam kondisi kemiskinan absolut maupun kemiskinan secara umum. Kemudian, kebanyakan dari mereka berpendidikan menengah ke bawah.

"Ini tugas bersama, tidak hanya nahdliyin, tapi juga seluruh warga bangsa kita juga masih mengalami nasib yang sama," ujarnya.

Baca juga: PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Selanjutnya, Cak Imin juga berharap momentum satu abad NU agar kiprah yang selama ini sudah positif dan produktif terus meningkat.

Ia berharap PKB harus turut meneruskan perjuangan tersebut dengan cara membangun bangsa serta mendorong persatuan dan kesatuan.

Cak Imin mengatakan, partainya akan terus menjaga Bhinneka Tunggal Ika melalui perjuangan empat pilar.

"Konstitusi yang konsisten tidak ada lagi upaya upaya misalnya melahirkan bentuk negara baru yang di luar khidmat perjuangan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika kita," ujar Cak Imin.

Baca juga: Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com