Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tak berbadan hukum kini dapat mendaftar sebagai pemantau pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan, hal ini solusi atas banyaknya dorongan komunitas yang ingin memantau penyelenggaraan pemilu tetapi tidak berbadan hukum.

"Bawaslu pun membuka meja layanan pemantau kantor Bawaslu masing-masing daerah, jika lembaga yang akan mendaftar mengalami kesulitan registrasi," kata Lolly dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2/2023).

"Setelah kelengkapan administrasinya memenuhi syarat, maka dalam waktu paling lama 14 hari, lembaga tersebut akan diberikan akreditasi pemantau pemilu," ujarnya lagi.

Baca juga: Bawaslu RI Sudah Akreditasi 20 Lembaga Pemantau Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Sebelumnya, ormas yang tidak berbadan hukum tak dapat menjadi pemantau pemilu berdasarkan Bab II tentang Persyaratan Pemilu, Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018.

Peraturan itu kini sudah diubah melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "Selain pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah".

"Terobosan ini merujuk pada ketentuan Pasal 435 ayat (2) dan Pasal 437 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencantumkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pemantau pemilu," kaya Lolly.

"SKT adalah surat keterangan bagi Ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sehingga dimaknai ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kesbangpol bisa mendaftar sebagai pemantau pemilu," ujarnya lagi.

Baca juga: Bawaslu: 193 Lembaga Sudah Berkoordinasi sebagai Pemantau Pemilu 2024

Meskipun demikian, Bawaslu menegaskan bahwa pemantau pemilu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu independen; mempunyai sumber dana yang jelas; dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Registrasi ini dibuktikan melalui akreditasi pemantau.

Lolly mengatakan, hingga saat ini, sudah terdapat 26 pemantau pemilu terakreditasi di tingkat kabupaten dan kota, 8 di tingkat provinsi, serta 37 di tingkat nasional.

Berikut daftar 37 pemantau pemilu terakreditasi tingkat nasional:

1. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
2. Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)
3. Laskar anti korupsi indonesia (LAKI)
4. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
5. Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih
6. Netfid Indonesia
7. Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI)
8. Perludem
9. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)
10. Lembaga studi visi nusantara (Vinus)
11. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
12. KORPS HMI-WATI pengurus besar himpunan mahasiwa islam (KOHATI PB HMI)
13. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
14. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
15. Progressive Democracy Watch (PRODEWA)
16. Poros Sahabat Nusantara (POSNU)
17. Rumah Pemberdayaan Indonesia
18. Pijar Kedilan
19. Dewan Pimpinan Pusat Peduli Keadilan Rakyat (DPP PKR)
20. KIPP Indonesia
21. Parwa Institute
22. Gerakan Pemuda Marhaenis
23. Kopel Indonesia
24. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM)
25. PMKRI
26. Fata Institute
27. Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP)
28. Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indoensia (LABAKI)
29. Forum Demokrasi Milenial (FDM)
30. Democracy And Electoral Empowertment Partnership (DEEP)
31. Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)
32. Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES)
33. Asa Indonesia
34. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar)
35. Indonesia Youth Epocentrum
36. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migrant (Migrant Care)
37. Kata Rakyat

Baca juga: Bawaslu Minta Masukan Ahli dan Pemantau Pemilu soal Pola Investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu