Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet Hari Ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabinet Indonesia Maju semakin menguat jelang 1 Februari 2023 yang jatuh pada hari Rabu Pon.

Publik menantikan apakah Presiden Joko Widodo akan kembali mengumumkan adanya reshuffle pada Rabu ini.

Sebab, sebagaimana sebelumnya, hari Rabu Pon sering digunakan Jokowi untuk mengumumkan keputusan merombak kabinet.

Presiden Jokowi pun memberikan keterangannya soal kemungkinan reshuffle.

Presiden menyatakan, publik sebaiknya menunggu apa yang terjadi Rabu hari ini.

"Ya ditunggu saja besok. Ditunggu saja besok," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 PSI di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023) malam.

Baca juga: Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi - Surya Paloh

Mendengar jawaban dari Presiden, wartawan meminta penegasan apakah benar-benar akan ada perombakan kabinet pada Rabu.

Namun, Kepala Negara mengulangi jawaban yang sama. Begitu juga saat wartawan menanyakan soal benarkah dirinya masih butuh waktu sebelum memutuskan reshuffle.

"Ditunggu saja besok (hari ini). Ditunggu saja besok (hari ini)," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan kegiatan yang akan dilakukannya pada hari ini.

Baca juga: Jawab soal Kabar Reshuffle Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Salah satunya berkunjung ke Bali.

"Oh ya besok, besok sore saya ke Bali. Pagi siang masih di Jakarta dan besok itu Rabu Pon. Kamisnya Kamis Wage kalau enggak salah," kata Jokowi sambil berkelakar.

"Ya ada agenda besok. Pagi, siang. Ya ditunggu saja besok. Ditunggu saja besok," tambahnya.

Pertimbangan politis

Pada Selasa malam, Jokowi pun menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan perombakan kabinet.

Menurut Jokowi, kriteria utama sebelum melakukan reshuffle menteri adalah kinerjanya.

Namun, dia tak menampik jika juga ada pertimbangan sisi politis.

"Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

"Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok. ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," tegasnya.

Meski demikian, Presiden menyebutkan bahwa kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini baik.

"Baik-baik saja. secara umum," ungkapnya.

Rabu keramat

Sebelum Presiden Jokowi memberikan pernyataan, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta publik menanti perkembangan situasi politik pada Rabu ini.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai sejumlah isu politik usai mengikuti rapat terbatas yang membahas holding PLN bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Politik tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin," katanya.

Namun, saat ditanya akan ada agenda apa di Istana pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau besok, Airlangga menyatakan belum tahu.

Baca juga: Jejak Jokowi dalam Reshuffle Kabinet di Rabu Pon dan Rabu Pahing

"Belum tahu. Tungguin setiap hari Rabu," tambahnya sambil memasuki mobil dinas dan kemudian melambaikan tangan berpamitan kepada wartawan.

Airlangga juga dijadwalkan hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tak diketahui pasti agenda pembicaraan keduanya yang akan dilakukan pada pukul 11.00 tersebut.

Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan soal agenda apa saja yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu ini.

Menurut Bey, kegiatan Presiden padat sepanjang Rabu.

Pada Rabu pagi, Kepala Negara akan menghadiri acara Mandiri Investment Forum.

Baca juga: Misteri Rabu Pon dan Isu Reshuffle pada 1 Februari 2023

Kemudian, Rabu siang akan ada kegiatan internal di Istana Kepresidenan Jakarta.

Lalu, sore harinya, Presiden akan berangkat ke Bali dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

"Pagi ke Mandiri Investment Forum, siang intern, sore ke Bali," ujar Bey kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa sore.

Menilik agenda kegiatan Jokowi, biasanya agenda reshuffle tak pernah diumumkan terbuka. Namun, kegiatan dengan label "internal" yang tak pernah dibuka itu bisa saja diselipkan agenda reshuffle kabinet seperti yang sudah-sudah.

Jokowi juga memiliki kebiasaan sebelum merombak kabinetnya. Biasanya, akan ada sejumlah agenda internal bertemu dengan tokoh-tokoh, baik yang digadang-gadang calon menteri maupun para ketua umum parpol.

Jokowi diketahui sudah memanggil sejumlah ketum parpol yang diketahui wartawan. Misalnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

Dok. Kementan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL)

Dua menteri Nasdem absen rapat

Sementara itu, di tengah memanasnya isu reshuffle, Presiden Jokowi menggelar sejumlah rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi hingga sore kemarin.

Ratas tersebut membahas sejumlah isu dan sedianya dihadiri oleh sejumlah menteri terkait.

Antara lain, ratas yang membahas soal holding Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang seharusnya dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Namun, Menteri Siti tidak hadir dalam ratas tersebut. Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong yang hadir dalam rapat.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi, Nasdem: Tak Bisa Diintervensi, apalagi Orang Sekelas Hasto

Usai ratas, wartawan langsung bertanya kepada Alue Dohong mengapa Menteri Siti absen.

Namun, Alue Dohong tak mau berkomentar mengenai hal itu.

"No comment kalau urusan itu, no comment," katanya kepada wartawan.

Selanjutnya, Presiden menggelar ratas soal ketersediaan beras nasional.

Rapat tersebut diikuti tiga pejabat, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Wases, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Namun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak tampak hadir di istana.

Baca juga: PDI-P Kembali ‘Serang’ Nasdem: Dari Lepas Koalisi, Reshuffle, hingga Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Hingga rapat berakhir pun tidak tampak kehadiran Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Zulkifli Hasan, Budi Waseso, dan Arief Prasetyo tampak bersama-sama usai ratas selesai.

Menurut Budi Waseso, yang diundang dalam rapat hanga mereka bertiga.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal panyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya mengapa Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu.

Dia pun enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Absennya dua menteri asal Partai Nasdem ini menimbulkan tanda tanya karena kedua menteri ini selama ini yang didorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk diganti. 

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Desakan reshuffle dari PDI-P

PDI-P selaku partai terbesar dalam koalisi Jokowi terus mendesak agar kedua menteri dari Partai Nasdem itu dievaluasi.

Menteri-menteri yang dimaksud yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan dari PDI-P awalnya menguat lantaran Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di daerah Menteng, Jakarta, pada 23 Desember 2022.

Baca juga: Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal Reshuffle

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-meneri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto secara khusus menyorot kinerja Syahrul Yasin Limpo yang dinilai salah memberikan data kepada Presiden Jokowi. Hal ini yang kemudian membuka keran beras impor di tanah air.

Tak tinggal diam, Menkominfo yang juga Sekretaris Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengkritik cara PDI-P itu.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Dia menilai terlalu banyak politisi yang mencoba mengintervensi hak prerogatif Presiden Jokowi soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Dia mengatakan, hal itu justru membuat gaduh dinamika politik Tanah Air saat ini.

“Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan, dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden,” ujar Johnny pada wartawan pada 4 Januari 2023.

Plate menambahkan, semua pihak diharapkan lebih fokus menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ketimbang membahas persoalan reshuffle.

“Lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara, dan pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas politik, soliditas nasional, dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global,” papar dia.

Plate mengungkapkan, pihaknya tetap mendukung pemerintah, dan menyerahkan keputusan reshuffle pada Jokowi.

Dia menegaskan, Nasdem tak akan meninggalkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Publik pun menanti, akankah Jokowi merombak kabinetnya pada sisa 1 tahun masa kepemimpinannya? Akankah Nasdem terlempar dari koalisi?