SETELAH beberapa bulan dihantui bayang-bayang reshuffle kabinet, terutama setelah Partai Nasdem secara resmi mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang konon dianggap sebagai penyebab ketegangan antara Nasdem dan punggawa Istana, akhirnya Surya Paloh dan Presiden Jokowi bertemu pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu, di Istana Negara.
Pada awalnya, media-media terjebak dengan pemaknaan bahwa pertemuan dilakukan secara dadakan, seolah-olah ada hal genting yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.
Namun kemudian mulai terungkap bahwa jadwal pertemuan nyatanya telah ditetapkan sebelumnya alias bukan jadwal dadakan.
Lebih dari itu, pemberitaan media juga cenderung memaknai bahwa pertemuan dilakukan atas permintaan Jokowi, seolah-olah ada kepentingan mendadak dari pihak Istana yang ingin disampaikan secara pribadi kepada Surya Paloh.
Namun jika berpatokan kepada sikap-sikap politik Jokowi belakangan, terutama terhadap Nasdem dan Surya Paloh, rasanya agak sulit untuk memaknainya demikian.
Bahkan saat acara besar pernikahan anak Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, Surya Paloh juga tidak hadir.
Jadi cukup sulit untuk merasionalisasi pertemuan tersebut sebagai inisiasi Jokowi dalam rangka membuka komunikasi langsung dengan Surya Paloh, yang memang sudah cukup lama mendingin sejak akhir tahun 2022 lalu.
Yang paling masuk akal, menurut hemat saya, adalah pihak Surya Paloh dan Nasdem mengajukan jadwal untuk bertemu dengan Presiden, boleh jadi jauh sebelum pertemuan terjadi, dan baru diberikan ruang oleh Jokowi untuk diwujudkan pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu.
Sampai hari ini kedua pihak, baik Surya Paloh atau pihak Istana, belum memberikan konfirmasi langsung terkait topik yang dibicarakan.
Beberapa petinggi Partai Nasdem hanya bisa memberikan komentar tentang kebenaran adanya jadwal pertemuan kedua belah pihak.
Sementara urusan topik yang dibicarakan justru diserahkan kepada para pihak untuk menyampaikan secara langsung kepada publik.
Lantas, ada hal penting apakah dibalik pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi?
Menurut hemat saya, pembicaraan terkait dengan posisi Nasdem di dalam konstelasi koalisi partai pendukung Istana di satu sisi dan kepastian beberapa kursi menteri dari Partai Nasdem di sisi lain.
Dari sisi Surya Paloh, relasi politik yang sudah berada dalam ranah "abu-abu" dengan pihak Istana harus dikembalikan kepada warna sebelumnya, di mana Partai Nasdem akan tetap berkomitmen sebagai anggota koalisi yang setia hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada 2024 nanti.
Penjelasan posisi politik semacam itu tidak mudah bagi Partai Nasdem dan Surya Paloh, mengingat keputusan politik untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden resmi Partai Nasdem dikabarkan sangat melukai kepentingan politik jangka panjang Jokowi.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.