Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Kompas.com - 01/02/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH beberapa bulan dihantui bayang-bayang reshuffle kabinet, terutama setelah Partai Nasdem secara resmi mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang konon dianggap sebagai penyebab ketegangan antara Nasdem dan punggawa Istana, akhirnya Surya Paloh dan Presiden Jokowi bertemu pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu, di Istana Negara.

Pada awalnya, media-media terjebak dengan pemaknaan bahwa pertemuan dilakukan secara dadakan, seolah-olah ada hal genting yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Namun kemudian mulai terungkap bahwa jadwal pertemuan nyatanya telah ditetapkan sebelumnya alias bukan jadwal dadakan.

Lebih dari itu, pemberitaan media juga cenderung memaknai bahwa pertemuan dilakukan atas permintaan Jokowi, seolah-olah ada kepentingan mendadak dari pihak Istana yang ingin disampaikan secara pribadi kepada Surya Paloh.

Namun jika berpatokan kepada sikap-sikap politik Jokowi belakangan, terutama terhadap Nasdem dan Surya Paloh, rasanya agak sulit untuk memaknainya demikian.

Bahkan saat acara besar pernikahan anak Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, Surya Paloh juga tidak hadir.

Jadi cukup sulit untuk merasionalisasi pertemuan tersebut sebagai inisiasi Jokowi dalam rangka membuka komunikasi langsung dengan Surya Paloh, yang memang sudah cukup lama mendingin sejak akhir tahun 2022 lalu.

Yang paling masuk akal, menurut hemat saya, adalah pihak Surya Paloh dan Nasdem mengajukan jadwal untuk bertemu dengan Presiden, boleh jadi jauh sebelum pertemuan terjadi, dan baru diberikan ruang oleh Jokowi untuk diwujudkan pada Kamis, 26 Januari 2023 lalu.

Sampai hari ini kedua pihak, baik Surya Paloh atau pihak Istana, belum memberikan konfirmasi langsung terkait topik yang dibicarakan.

Beberapa petinggi Partai Nasdem hanya bisa memberikan komentar tentang kebenaran adanya jadwal pertemuan kedua belah pihak.

Sementara urusan topik yang dibicarakan justru diserahkan kepada para pihak untuk menyampaikan secara langsung kepada publik.

Lantas, ada hal penting apakah dibalik pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi?

Menurut hemat saya, pembicaraan terkait dengan posisi Nasdem di dalam konstelasi koalisi partai pendukung Istana di satu sisi dan kepastian beberapa kursi menteri dari Partai Nasdem di sisi lain.

Dari sisi Surya Paloh, relasi politik yang sudah berada dalam ranah "abu-abu" dengan pihak Istana harus dikembalikan kepada warna sebelumnya, di mana Partai Nasdem akan tetap berkomitmen sebagai anggota koalisi yang setia hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada 2024 nanti.

Penjelasan posisi politik semacam itu tidak mudah bagi Partai Nasdem dan Surya Paloh, mengingat keputusan politik untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden resmi Partai Nasdem dikabarkan sangat melukai kepentingan politik jangka panjang Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com