Pasalnya, Anies Baswedan bukanlah kandidat yang diinginkan oleh Jokowi untuk menggantikan posisinya nanti setelah pemilihan 2024.
Bagi Partai Nasdem, sebagaimana seringkali dijelaskan kepada awak media selama ini, posisi politik partai di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin adalah satu hal, sementara pilihan politik untuk mendukung kandidat lain di luar aspirasi personal Jokowi sebagai "King Maker" adalah lain hal.
Karena, menurut Partai Nasdem, kedua hal tersebut berada dalam rentang waktu yang berbeda. Komitmen sebagai anggota koalisi politik pendukung pemerintahan berlaku sampai tahun 2024 di mana masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berakhir.
Sementara komitmen politik untuk Anies Baswedan berlaku setelah itu, alias untuk rentang waktu 2024-2029.
Sementara bagi Istana dan Jokowi, kedua hal tersebut tak bisa dipisahkan begitu saja. Keduanya berkaitan secara "sekuensial" di mana keputusan politik Partai Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan dan legitimasi politik Istana sampai berakhirnya masa jabatan Jokowi tahun 2024.
Pandangan ini juga tak sepenuhnya salah. Lihat saja, sejak Partai Nasdem secara resmi menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, publik tidak lagi melihat Nasdem sebagai bagian dari koalisi pendukung Istana, yang kemudian secara otomatis melahirkan wacana reshuffle kabinet ke ruang publik.
Menteri-menteri dari Partai Nasdem dianggap oleh publik layak untuk dikeluarkan dari barisan kabinet hari ini.
Persis pada masalah inilah sebenarnya, menurut hemat saya, Surya Paloh merasa harus segera turun tangan untuk memitigasi risiko dikeluarkannya Nasdem dari formasi kabinet hari ini.
Jika berkaca pada reshuffle kabinet terakhir, maka bisa dipahami bahwa apa yang dilakukan Surya Paloh bukan tanpa preseden.
Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi secara pribadi menjelang pengumuman reshuffle kabinet pada Juni 2022, dikabarkan berhasil menggagalkan Syahrul Yasin Limpo keluar dari kantor Kementerian Pertanian.
Dan setelah reshuffle diumumkan, Surya Paloh menyampaikan komentarnya kepada awak media bahwa ia berharap itu adalah reshuffle kabinet terakhir alias berharap tidak ada lagi reshuffle kabinet hingga masa jabatan Jokowi berakhir.
Jadi sangat bisa dipahami, sebenarnya Surya Paloh dan Partai Nasdem tidak bersedia menanggung risiko politik dari keputusan pencalonan Anies Baswedan di satu sisi, yakni berupa dihilangkan atau dikurangi jatah kursi kabinet untuk Nasdem, tapi juga tidak berniat untuk menggagalkan pencalonan tersebut di sisi lain.
Keberhasilan Surya Paloh kala itu dalam membatalkan Syahrul Yasin Limpo keluar dari kantor Kementerian Pertanian tentu merupakan prestasi politik yang luar biasa.
Ketika itu, Surya Paloh berhasil membuktikan kepada publik bahwa dirinya masih memiliki pengaruh di Istana. Namun masalahnya kala itu, Nasdem belum secara resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden partai.
Lantas, apakah hari ini Surya Paloh akan kembali berhasil mempertahankan squad politiknya di jajaran kabinet?