Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Kompas.com - 31/01/2023, 18:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak hadir ketika Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas ketersediaan beras nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dalam rapat ini, terdapat tiga pejabat negara yang hadir. Ketiganya, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

Baca juga: Jokowi Rapat soal Beras di Istana Tanpa Mentan Syahrul Yasin Limpo

Absennya Syahrul dalam rapat ini sebagaimana pantauan wartawan yang menunggu kehadiran para pejabat negara di area pilar belakang Istana Negara.

Hingga rapat berakhir, Syahrul tidak tampak dalam agenda ini. Setelah rapat selesai, Zulkifli, Budi, dan Arief nampak berjalan bersama-sama.

Budi menjelaskan, rapat kali ini hanya mengundang mereka bertiga.

"Ya, yang diundang saya cuma bertiga, urusan beras ya, ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya dalam rapat ini tak lain sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Sementara, Zulkifli bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras.

Baca juga: Bela Mentan dari Serangan PDI-P, Nasdem: Bagaimana dengan Mantan Mensos yang Korupsi?

Sedangkan, Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Ketika ditanya mengapa Syahrul tak diundang, Budi mengaku tidak tahu.

Dia juga enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle atau perombakan kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Sebagaimana diketahui, nama Syahrul dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar belakangan ini tengah santer diisukan akan terkena reshuffle.

Isu ini muncul setelah PDI Perjuangan (PDI-P) secara terang-terangan meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerja keduanya.

Dorongan evaluasi terhadap Syahrul dan Siti juga tak lama setelah Partai Nasdem, partai politik yang menaungi Syahrul dan Siti, mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Bagus Santosa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com