Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/01/2023, 15:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah akan jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023.

Hal ini sesuai dengan hisab awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

"Umur Bulan Syakban 1444 H 30 hari dan tanggal 1 Ramadhan 1444 H jtuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023 M," demikian bunyi dokumen hasil hisab yang telah dibenarkan oleh Sekretaris Umum PP Abdul Mu'ti.

Baca juga: Bolehkah Menggabungkan Puasa Rajab dengan Utang Puasa Ramadhan? Ini Penjelasan MUI

Dokumen itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamamdiyah Oman Fathurohman dan Sekretaris Mohammad Mas'udi.

Dengan demikian, umat Islam dari kelompok Muhammadiyah akan mulai menjalankan puasa Ramadhan mulai 23 Maret 2023 dan mendirikan salat tarawih pertama pada sehari sebelumnya, Rabu, 22 Maret 2023.

Berdasarkan hasil hisab tersebut, Muhammadiyah juga menetapkan bahwa tanggal 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri 1444 H akan jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Baca juga: 2030, Umat Islam Rayakan 2 Kali Idul Fitri dan Ramadhan dalam Setahun

Tak hanya itu, hasil hisab juga menetapkan tanggal 1 Zulhijah akan jatuh pada Senin, 19 Juni 2023.

Dengan demikian, Hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijah 1444 H akan jatuh pada Selasa, 27 Juni 2023, sedangkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Sementara itu, pemerintah dan Nahdlatul Ulama belum menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1444 karena menggunakan metode yang berbeda dengan Muhammadiyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com