Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kompas.com - 31/01/2023, 09:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Anies Baswedan merupakan langkah maju bagi Koalisi Perubahan.

Setelah ini, Anies didorong untuk bergegas menujuk calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya agar Koalisi Perubahan bisa segera diresmikan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

"Koalisi Perubahan ini sebaiknya juga segera menentukan siapa pasangan cawapres yang sedianya siap ditunjuk untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Menurut Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal akan memberikan peluang bagi koalisi partai politik untuk menciptakan efek bola salju atau snowball effect.

Bagi Koalisi Perubahan, masa sosialisasi pencapresan Anies akan menjadi lebih panjang sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal ini penting mengingat tingkat elektoral Anies masih jauh tertinggal di belakang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selain itu, kata Umam, deklarasi capres-cawapres lebih awal membuka peluang Koalisi Perubahan untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal, sekaligus meraup undecided voters dan swing voters.

"Deklarasi awal pencapresan Anies juga akan memberikan kesempatan kepada Koalisi Perubahan untuk lebih efektif melakukan klarifikasi dan memitigasi serangan-serangan yang barangkali siap dihantamkan oleh lawan politik kepada individu Anies dan gerbong koalisinya," ujarnya.

Baca juga: Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Memang, lanjut Umam, sejak lama pembahasan tentang sosok cawapres masih alot di internal Koalisi Perubahan.

Demokrat bersikukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon RI-2. Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan atau Aher, yang mendampingi Anies.

Terkait ini, ketiga partai disarankan untuk membuka diri dan membahasnya secara terbuka.

"Semua stakeholders koalisi harus membuka diri untuk mendiskusikan secara transparan, apa saja kriterianya dan siapa saja alternatifnya," ucap Umam.

Umam menilai, sosok cawapres Anies harus sesuai dengan kriteria yang pernah diajukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Sebab, Nasdem telah memberi keleluasaan buat Anies menunjuk calon pendampingnya.

Cawapres Anies juga hendaknya mampu mendongkrak elektabilitas, mendukung soliditas koalisi, dan kelak mendorong hadirnya pemerintahan yang efektif.

"Jika semua pihak membuka diri, seharusnya sumbatan-sumbatan komunikasi bisa diantisipasi," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com