Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ahmad Khoirul Umam, PhD
Akademisi

Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia. Saat ini, Dosen dan sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Universitas Paramadina, Jakarta. Pemerhati Budaya.

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Kompas.com - 30/01/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA perdebatan tentang “Trah Soekarno” tiba-tiba mencuat pascaterbitnya tulisan Guntur Soekarnoputra yang berjudul “Meluruskan Salah Kaprah di Sekitar Bung Karno” (Kompas, 23/1/2023).

Terkait dengan tarik ulur legitimasi trah Soekarno, hasil pelacakan berbagai sumber referensi pemikiran Soekarno, memang Proklamator RI itu hampir tidak pernah mempermasalahkan “trah” atau keturunan dalam konteks biologis.

Bahkan pada saat Soekarno menjadi Presiden RI, dia melepaskan bendera partainya untuk menyatukan Bangsa Indonesia dalam ajaran Pancasila dan Persatuan Indonesia.

Soekarno tidak mewariskan harta. Bahkan, rumah saja ia tak punya. Satu-satunya yang diwariskan oleh Soekarno sebagai sebuah legacy dan kebesarannya adalah nilai-nilai dan prinsip ajaran kebangsaan, bukan harta benda atau garis keturunan nama besar dirinya.

Sejak meninggalnya Soekarno, ajaran Soekarnoisme ini seolah “gentayangan”. Bagaikan roh, pemikirannya hadir dan berkembang di tengah masyarakat, tapi tidak memiliki badan dan kerangka yang jelas.

Bahkan sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) melebur ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973, ajaran Soekarno seolah tidak eksis dan terasa tidak mewarnai dinamika akibat kerasnya tekanan rezim Orde Baru.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, tidak ada tokoh lain yang membangkitkan kembali ajaran Soekarno dan memberinya wadah, badan atau kerangka untuk dilembagakan, selain Megawati Soekarnoputri.

Megawati dengan segala kelebihan dan keterbatasannya mampu mewujudkan dan memberikan badan dan kerangka kepada ajaran Soekarnoisme, sehingga menjadi gerak langkah politik yang riil dan konkret dalam tubuh PDIP hingga sekarang ini.

Untuk membuktikan komitmen dan konsistensi Megawati pada ajaran Soekarnoisme, bahkan nyawanya pun ia pertaruhkan ketika mendapatkan rongrongan, ancaman dan hantaman dari rezim penguasa Orde Baru.

Jadi, jika masih ada yang mempersoalkan bahwa trah Soekarno hanya bisa diklaim oleh garis keturunan biologis dari jalur anak laki-laki, barangkali klaim itu benar secara budaya, namun kurang tepat jika ditilik dari realitas sejarah dan sosial-politik.

Klaim itu menjadi tidak fair karena Soekarno sendiri tidak anti-gender. Soekarno tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki atau perempuan.

Jika ia sanggup dan mampu untuk mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai kebangsaan yang Soekarno ajarkan, maka dialah pemimpin sejati yang melanjutkan “trah Soekarnoisme”.

Sementara itu, Megawati memiliki tiga anak, yakni M. Rizki Pratama, M. Prananda Prabowo, dan Puan Maharani.

Tatam, sapaan akrab M. Rizki Pratama, dan Nanan, sapaan akrab Prananda Prabowo, tampak lebih banyak memainkan peran di belakang layar. Keduanya cenderung membatasi diri sehingga terasa kurang tampil di permukaan.

Satu-satunya anak Megawati yang paling konsisten berada di garda depan mengawal perjuangan dan menjaga ajarah Soekarnoisme, dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi, adalah Puan Maharani.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com