Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2023, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan bahwa tidak ada persoalan antara dirinya dengan mantan Ketua Umum Suharso Monoarfa.

Hal itu disampaikan Mardiono usai mengaku belum berhasil mengundang Suharso Monoarfa menghadiri acara-acara PPP.

Salah satu acara yang digelar PPP adalah Gebyar Harlah ke-50. Acara ini dilaksanakan di Gedung DPR, Rabu (25/1/2023).

"Dari dulu juga berdamai, enggak ada masalah. Pak Harso itu sahabat saya, senior saya, seperjuangan dengan saya, enggak bisa pisah dengan itu, enggak ada masalah," kata Mardiono ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Belum Berhasil Undang Suharso, Mardiono: Mudah-mudahan Hadir Bersama Saya di Puncak Harlah PPP

Mardiono menegaskan bahwa ia menganggap Suharso sebagai seorang sahabat. Oleh karena itu, ia menghormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) tersebut.

Ia kemudian berjanji bakal berkomunikasi kembali dengan Suharso Monoarfa agar bisa hadir di acara puncak Harlah ke-50 PPP.

"Nanti saya akan berupaya untuk mengundang Pak Suharso untuk hadir bersama dengan saya, di momen harlah puncak, harlah emas itu yang Insya Allah nanti di peringatan puncak harlah," ujar Mardiono.

Menurut Mardiono, rangkaian acara puncak Harlah akan diisi dengan berbagai kegiatan.

Salah satunya adalah kegiatan workshop atau bimbingan teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi PPP DPR seluruh Kabupaten/Kota.

Baca juga: Sandiaga Sebut PPP Bisa Gabung Gerindra-PKB, Golkar: Dia Sudah Jadi Warga PPP?

Oleh karenanya, Mardiono berharap Suharso Monoarfa turut hadir di acara akbar PPP itu.

"Nanti pada kesempatan lain. Mungkin hari ini belum ya, nanti pada kesempatan lain mudah-mudahan beliau bisa hadir bersama saya di acara Harlah puncak yang akan diselenggarakan," harap Mardiono.

Diberitakan sebelumnya, dalam pidato sambutan di acara Gebyar Harlah PPP di Gedung DPR, Mardiono menyampaikan kepada Fraksi PPP DPR bahwa dirinya belum berhasil mengajak Suharso untuk hadir.

Mardiono mengatakan, ia sudah mencoba mengajak Suharso Monoarfa untuk ikut dalam acara ini.

"Saya kemarin berusaha untuk mengundang senior saya tokoh kita yang terhormat Bapak Suharso Monoarfa wakil, eh mantan ketua umum yang terhormat," kata Mardiono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Beri Selamat Gerindra-PKB Resmikan Sekber, PPP Sebut KIB Tentukan Capres Dulu

"Tapi saya tidak berhasil. Tapi suatu saat saya akan berupaya untuk Bapak Suharso sebagai seorang pejuang di partai ini bersama-sama dengan saya untuk hadir bersama dengan kita," ujarnya lagi.

Kendati begitu, Mardiono mengaku berhasil mengajak mantan istri Suharso Monoarfa, yaitu Nurhayati Effendi.

Mardiono lantas mengenang momen-momen kebersamaan saat safari politik dengan Suharso Monoarfa dan Nurhayati.

"Ibu Nurhayati. Jadi sudah separuh keberhasilan itu, terima kasih Bu Neng. Sudah hadir. Besok nanti tinggal bersama lagi dengan Pak Harso dengan saya lagi," katanya.

Baca juga: Mardiono Ngaku Belum Berhasil Ajak Suharso Rekonsiliasi ke PPP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.