Kerusuhan di PT. GNI Lampu Kuning bagi Pemerintah

Konsesi semacam itu juga berlaku di negara-negara yang menikmati investasi dari China. Karena itulah pemerintah semestinya tidak bisa mengabaikan relasi tenaga kerja lokal dan TKA.

Aturannya harus dibuat sangat jelas dan ketat, agar relasi yang menyimpan "bom waktu" semacam itu bisa dikelola dengan baik.

Relasi masifikasi komersialisasi komoditas nikel di Sulawesi dengan kewajiban pemerintah dan pengusaha untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan juga masih abu-abu.

Pemerintah boleh saja berlindung dari data-data dan indikator konvensional yang menyatakan bahwa program besar hilirisasi komoditas nikel di Sulawesi telah memenuhi standar minimal industri pengolahan dan pertambangan.

Namun nyatanya di lapangan, kerusakan lingkungan sudah melebih batas normal. Jadi sangat tidak mengherankan jika bencana alam yang disebabkan oleh pembukaan dan pengembangan lahan atas nama pertambangan dan pengolahan komoditas nikel kerap terjadi di Sulawesi.

Bencana-bencana yang terjadi sudah melebihi frekuensi bencana di waktu normal. Artinya bahwa memang telah terjadi eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan dan tanpa kontrol di kawasan-kawasan industri di Sulawesi.

Karena itu, relasi hilirisasi masif dan misi penjagaan kelestarian lingkungan di sana juga harus diluruskan kembali.

Jangan sampai kerakusan yang berlebihan atas komoditas nikel justru harus dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal kemudian hari dengan bencana-bencana yang jauh lebih besar lagi.

Masalah utamanya adalah bahwa penanggung beban dari bencana-bencana tersebut bukanlah perusahaan dan pemerintah, tapi masyarakat yang terkadang tidak ada kaitannya dengan aktifitas perusahaan.

Pendek kata, pemerintah harus segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda di Sulawesi ini setuntas-tuntasnya. Polisi hanya bisa menertibkan keadaan dan pemerintah daerah hanya bisa memfasilitasi interaksi kedua belah pihak.

Masalah utamanya hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah di Jakarta, yang telah memutuskan kawasan Morowali khususnya dan Sulawesi pada umumnya sebagai kawasan khusus penambangan, pengolahan dan pengembangan komoditas nikel (termasuk program besar hilirisasi komoditas nikel) nasional di satu sisi dan memberi prioritas pada investor-investor dari negeri Tirai Bambu di sisi lain.

Jangan ada lagi kasus yang sama terjadi karena pemerintah memilih menjinakkan keadaan, tapi tidak membereskan akar persoalan.

Jika komoditas nikel memang harus menjadi komoditas andalan nasional di kancah global, maka potensi-potensi bom waktu semacam ini harus segera diselesaikan segera dan sedetail-detailnya.

Relasi tenaga kerja lokal dan TKA harus dibuat terang seterang-terangnya. Jangan ada dualisme perlakuan kepada kedua jenis tenaga kerja tersebut.

Relasi perusahaan dan program besar hilirisasi komoditas nikel dengan misi besar penjagaan kelestarian lingkungan harus dikedepankan.

Jangan sampai satu bencana besar di kemudian hari malah mengeliminasi semua yang telah dibangun dengan susah payah di sana hanya karena pemerintah dan perusahaan gagal menjalankan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Semoga.