Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bikin Sekber Bersama, Gerindra Dinilai Sedang ‘Mengunci’ PKB

Kompas.com - 24/01/2023, 05:19 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra dinilai tengah menahan langkah politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan menyetujui peresmian Sekretarist Bersama (Sekber) untuk pemenangan Pemilu 2024.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan Gerindra tak ingin PKB melakukan manuver politik karena keinginannya untuk mendorong Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (cawapres) belum tercapai.

“Pembentukan Sekber bisa diibaratkan cara Gerindra untuk ‘mengurung’ PKB agar tidak loncat kandang, sembari buying time untuk mencari partai lain sebagai tambahan koalisi,” papar Ari pada Kompas.com, Selasa (24/1/2023).

Ia menganggap belum tercapainya kesepakatan pengusungan calon presiden (capres) dan cawapres menunjukan Gerindra masih belum yakin terhadap Muhaimin.

Baca juga: Prabowo dan Cak Imin Resmikan Sekber Gerindra-PKB untuk Pemilu 2024

Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, elektabilitas Muhaimin yang rendah.

Kedua, Gerindra masih mencari partai politik (parpol) lain untuk bergabung.

“Prabowo dan Gerindra sebenarnya berharap ada tambahan amunisi suara berupa bergabungnya satu partai lagi untuk membuka opsi adanya sosok cawapres alternatif di luar figur Cak Imin,” ungkap dia.

Terakhir, lanjut dia, Gerindra masih menunggu capres dari koalisi parpol lain.

“Sikap menunggu Gerindra tidak terlepas dari belum jelasnya peta koalisi-koalisi yang terbentuk, dan belum kunjung juganya PDI-P mendeklarasikan capres-cawapres,” sebutnya.

Baca juga: Sandiaga Harap Sekber Koalisi Gerindra-PKB Muluskan Langkah ke Pilpres

Maka dalam pandangan Ari, Gerindra menyetujui pembentukan Sekber juga sebagai salah satu hal yang dinegosiasikan pada PKB.

“Strategi untuk menenangkan, dan menyenangkan PKB agar tidak selalu menyodorkan Cak Imin sebagai cawapres dengan harga mati,” ucap dia.

Diketahui, Sekber Gerindra-PKB diresmikan di kawasan Jakarta Pusat, Senij (23/1/2023).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan belum ada kesepakatan pengusungan capres-cawapres.

Namun, ia mengklaim koalisi tersebut tetap solid dan lebih maju ketimbang koalisi parpol lain.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan Prabowo mempertimbangkan hasil Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro PKB.

Salah satu permintaan ijtima adalah koalisi Gerindra-PKB sudah mengumumkan capres-cawapres sebelum bulan puasa.

Ia mengaku Gerindra juga ingin agar Muhaimin bisa maju sebagai cawapres Prabowo.

"Harapannya kan seperti itu. Ya, karena itu Pak Prabowo akan mempertimbangkan dengan serius hasil ijtima para ulama," imbuh Muzani ditemui di Sekber Gerindra-PKB, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com