KPK Sebut Modus Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang Hampir Sama dengan Munjul

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga modus yang digunakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur sama dengan dengan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, kasus Pulo Gebang bukanlah pengembangan dari perkara Munjul.

Menurutnya, KPK menemukan fakta-fakta dugaan korupsi dalam proses pengadaan lahan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2018-2019.

“Kan yang pertama dari Munjul kemudian ditemukan ada fakta-fakta lain pengadaan yang hampir modusnya sama tapi nilainya lebih besar untuk yang di Pulo Gebang,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: KPK Hentikan Pengusutan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke Staf LPSK

Ali menuturkan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan.

KPK menemukan dugaan korupsi berupa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ia enggan membeberkan jumlah persis kerugian tersebut.

“Kerugian negaranya sudah saya sebutkan ya, cluenya ratusan miliar,” ujar Ali.

Adapun kasus dugaan korupsi di Munjul menyeret mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan ke jeruji besi Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Yoory divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: F-PKS Akui Ruang Kerja Satu Anggotanya di Gedung DPRD DKI Digeledah KPK

Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Ia juga dinyatakan bersalah telah memperkaya orang lain yaitu PT Adonara Propertindo, Direktur PT Adonara Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Anja Runtuwene, Pemilik PT Adonara Rudy Hartono Iskandar.

Modus Korupsi Pengadaan Lahan Munjul

Adapun modus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul pernah dibeberkan Direktur Penyidikan KPK pada 2021, Setyo Budiyanto.

Ia mengungkapkan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019 dipimpin Yoory. Perusahaan BUMD DKI Jakarta itu bekerjasama dengan PT Adonara Propertindo dalam pengadaan tanah.

Adapun Perumda Pembangunan Sarana Jaya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

"Adapun bentuk kegiatan usahanya antara lain adalah mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: KPK Geledah DPRD DKI Jakarta, Terkait Kasus Apa dan Siapa Tersangkanya?

Setyo menuturkan, pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan Pengikatan Akta perjanjian Jual Beli di hadapan notaris antara Yoory dengan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene.