Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Merapat ke Golkar, Nasdem: Kita Hormati

Kompas.com - 18/01/2023, 15:43 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa mengaku tak mempermasalahkan jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar.

Ia mengatakan, pilihan untuk bergabung dengan partai politik (parpol) tertentu merupakan hak warga negara.

“Ya kalau kita hormati personalnya untuk menentukan pilihan partainya, itu kan haknya RK, dia mau partai apa. Kita harus hormati karena itu hak pribadi seseorang enggak bisa diintervensi,” papar Saan ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2023).

Baca juga: Soal Posisi Ridwan Kamil di Partai, Golkar: Itu Kewenangan Ketua Umum

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menyatakan, sebagai parpol pengusung Emil pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, Nasdem tak pernah memaksa Emil untuk menjadi kadernya.

“Kita tidak pernah menekankan bahwa dia harus jadi bagian dari partai pengusung, apakah PKB, PPP, atau Nasdem,” ucap dia.

Ia menegaskan, sampai akhir Nasdem memegang komitmen untuk tak memaksa atau menarik Emil memilih parpol tertentu.

“Ya kita enggak ada masalah. Kita hormati saja,” kata dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Bakal Diberikan KTA Partai Golkar Sore Ini

Adapun Ridwan Kamil bakal dideklarasikan sebagai kader Partai Golkar, Rabu sore.

Informasi itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, Selasa (17/1/2023).

Ia menyatakan, yang bakal menyampaikan pengumuman tersebut yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com