Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2023, 15:12 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kader Demokrat yang menjabat sebagai kepala daerah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan partai.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan, pesan itu disampaikan pada para kader Demokrat dalam acara retret pemenangan Pemilu 2024 di Pacitan, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

“Kepala daerah dari Demokrat itu dipesankan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Dia itu pemimpin daerah, pemimpin untuk semua golongan,” ujar Syarief dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).

“Jadi tugas-tugas dia sebagai kepala daerah harus jadi tanggung jawab, dan prioritas,” kata dia.

Baca juga: Hasto PDI-P: Aneh jika Pak SBY Tak Percaya Pemimpin Harus Disiapkan Khusus oleh Pihak Tertentu

Ia mengatakan, meskipun kader tersebut menjabat sebagai ketua pengurus partai di daerah, SBY tetap meminta yang diprioritaskan adalah kinerjanya sebagai kepala daerah.

Sebab, rapor baik kepala daerah dari Demokrat bakal dirasakan langsung masyarakat.

“Yang penting (pekerjaan) dia sebagai kepala daerah dulu, tetapi Partai Demokrat tetap menjadi perhatian, bukannya terbalik,” kata dia.

Syarief menyebut, kinerja tersebut bakal berdampak pada keputusan konstituen untuk memilih Demokrat dalam Pemilu 2024.

“Karena kalau dia (kepala daerah) dari Demokrat, kalau dia peduli dengan rakyatnya, berhasil, pasti juga Demokrat dapat dampak positifnya kan,” kata dia.

Partai Demokrat saat ini merupakan partai politik (parpol) oposisi pemerintah bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jelang Pemilu 2024, Demokrat dan PKS tengah menjajaki pembentukan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem.

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Namun, koalisi belum kunjung dideklarasikan hingga kini. Alotnya penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) diduga menjadi alasan Koalisi Perubahan belum terbentuk.

Demokrat ingin mendorong agar kursi cawapres diberikan pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara itu, PKS mengusulkan agar cawapres yang dipilih adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.

Di sisi lain, Nasdem ingin cawapres dipilih dari figur non-parpol.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com