Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Isu "Reshuffle" Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 17/01/2023, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkapkan bahwa bakal koalisi perubahan melalui tim kecil tengah berkonsentrasi dalam langkah memenangkan pasangan calon (paslon) yang bakal diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa bakal koalisi yang dihuni Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak terpengaruh dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak memengaruhi pembahasan pada tim kecil Koalisi Perubahan," kata Syahrial dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

"Artinya, sejauh ini opini yang berkembang untuk menjegal terbentuknya Koalisi Perubahan tidak akan mudah dilakukan," ujarnya lagi.

Baca juga: Demokrat Yakin Koalisi Perubahan Tak Goyah, Optimis Menangkan Pilpres 2024

Bahkan, Demokrat menganggap kencangnya isu reshuffle sebagai salah satu upaya merusak pembentukan koalisi dari oligarki.

"Termasuk spekulasi reshuffle kabinet atau memaksakan tokoh tertentu untuk mendampingi Anies sebagai cawapres," kata Syahrial.

Lebih lanjut, Syahrial mengatakan, Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun tidak hanya dapat berlayar ke Pilpres 2024, tetapi juga harus menang.

"Tekanan-tekanan politik yang ada dan berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Baca juga: Kumpulkan Kader Utama di Pacitan, Demokrat Tetap Upayakan Pembentukan Koalisi Perubahan

Diketahui, isu reshuffle terus mengemuka hingga awal tahun 2023.

Banyak yang berspekulasi bahwa isu reshuffle mengemuka karena deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai capres 2024.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat bahwa spekulasi itu seharusnya tidak menjadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot menteri-menteri asal Nasdem.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS yang bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Soal Strategi Pemenangan Pemilu 2024, Demokrat Isyaratkan Terus Dorong AHY Dampingi Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com