Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Isu "Reshuffle" Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 17/01/2023, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkapkan bahwa bakal koalisi perubahan melalui tim kecil tengah berkonsentrasi dalam langkah memenangkan pasangan calon (paslon) yang bakal diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa bakal koalisi yang dihuni Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak terpengaruh dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak memengaruhi pembahasan pada tim kecil Koalisi Perubahan," kata Syahrial dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

"Artinya, sejauh ini opini yang berkembang untuk menjegal terbentuknya Koalisi Perubahan tidak akan mudah dilakukan," ujarnya lagi.

Baca juga: Demokrat Yakin Koalisi Perubahan Tak Goyah, Optimis Menangkan Pilpres 2024

Bahkan, Demokrat menganggap kencangnya isu reshuffle sebagai salah satu upaya merusak pembentukan koalisi dari oligarki.

"Termasuk spekulasi reshuffle kabinet atau memaksakan tokoh tertentu untuk mendampingi Anies sebagai cawapres," kata Syahrial.

Lebih lanjut, Syahrial mengatakan, Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun tidak hanya dapat berlayar ke Pilpres 2024, tetapi juga harus menang.

"Tekanan-tekanan politik yang ada dan berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Baca juga: Kumpulkan Kader Utama di Pacitan, Demokrat Tetap Upayakan Pembentukan Koalisi Perubahan

Diketahui, isu reshuffle terus mengemuka hingga awal tahun 2023.

Banyak yang berspekulasi bahwa isu reshuffle mengemuka karena deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai capres 2024.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat bahwa spekulasi itu seharusnya tidak menjadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot menteri-menteri asal Nasdem.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS yang bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Soal Strategi Pemenangan Pemilu 2024, Demokrat Isyaratkan Terus Dorong AHY Dampingi Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com