Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Diterjunkan untuk Selidiki Kerusuhan di PT GNI Setelah 17 Orang Ditetapkan Tersangka

Kompas.com - 17/01/2023, 07:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab terjadinya kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1/2023) lalu.

Akibat kerusuhan ini, dua orang meninggal yang terdiri atas seorang pekerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA). Di sisi lain, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka, setelah sebelumnya menangkap 71 orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, tim yang diterjunkan akan memberikan laporan terbaru setelah mengumpulkan informasi di lapangan.

Baca juga: Pascabentrok Maut Pekerja, PT GNI Pastikan Bangun Kerja Sama yang Baik dengan Disnakertrans Sulteng

"Kan ini baru terjadi kemarin, saya masih mengutus tim ke sana. (Tim) sudah jalan. Saya sudah utus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberikan laporan yang paling update untuk saya," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023).

Peristiwa kerusuhan ini disinyalir karena tidak adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. 

Melansir Kompas TV, kerusuhan disinyalir karena karyawan menuntut perusahaan memastikan masalah kesehatan, keselamatan kerja hingga kesejahteraan karyawan. Hal itu menyusul terjadinya kecelakaan kerja akibat ledakan tungku di smelter 2 pada Desember 2022 lalu, yang mengakibatkan dua pekerja tewas.

Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).KOMPAS.com/Dian Erika Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).

Aparat keamanan setempat sebenarnya telah diterjunkan untuk memediasi perwakilan pekerja dengan perusahaan, Jumat (13/1/2023). Namun, mediasi itu belum mencapai titik temu hingga Sabtu (14/1/2023), yang berujung mogok dan bentrokan pada sabtu siang.

Dalam aksi mogok itu, sebagian pekerja memaksa pekerja lain untuk ikut ke dalam aksi mereka.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pihaknya sudah menurunkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulteng untuk menyelesaikan persoalan kerusuhan tersebut.

Baca juga: Bentrok di PT GNI Morowali Utara, Kapolri Bantah Ada Pemukulan TKI oleh TKA

"Kami juga sudah minta kepada pengawas provinsi untuk melakukan pengawasan terhdap peristiwa yang terjadi di perusahaan tersebut. Hari ini keduanya sudah melakukan mediasi," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, mediasi sudah mencapai sejumlah kesepakatan. Isi kesepakatan antara lain beberapa tuntutan pekerja akan direspons oleh perusahaan.

Nantinya, Kemenaker akan melihat seberapa jauh kesepakatan itu ditindaklanjuti.

Ida juga menyampaikan belasungkawa atas dua korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu.

 

Kapolri bantah karena TKA

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah bahwa kerusuhan di sana diakibatkan atas adanya peristiwa pemukulan TKA terhadap pekerja lokal, sebagaimana yang sempat beredar viral.

Menurutnya, bentrokan dipicu oleh adanya provokasi yang muncul untuk mengajak pegawai mogok kerja, setelah perundingan antara pekerja dan perusahaan belum mencapai titik temu.

Halaman:


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com