Tim Diterjunkan untuk Selidiki Kerusuhan di PT GNI Setelah 17 Orang Ditetapkan Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab terjadinya kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1/2023) lalu.

Akibat kerusuhan ini, dua orang meninggal yang terdiri atas seorang pekerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA). Di sisi lain, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka, setelah sebelumnya menangkap 71 orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, tim yang diterjunkan akan memberikan laporan terbaru setelah mengumpulkan informasi di lapangan.

"Kan ini baru terjadi kemarin, saya masih mengutus tim ke sana. (Tim) sudah jalan. Saya sudah utus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberikan laporan yang paling update untuk saya," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023).

Peristiwa kerusuhan ini disinyalir karena tidak adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. 

Melansir Kompas TV, kerusuhan disinyalir karena karyawan menuntut perusahaan memastikan masalah kesehatan, keselamatan kerja hingga kesejahteraan karyawan. Hal itu menyusul terjadinya kecelakaan kerja akibat ledakan tungku di smelter 2 pada Desember 2022 lalu, yang mengakibatkan dua pekerja tewas.

Aparat keamanan setempat sebenarnya telah diterjunkan untuk memediasi perwakilan pekerja dengan perusahaan, Jumat (13/1/2023). Namun, mediasi itu belum mencapai titik temu hingga Sabtu (14/1/2023), yang berujung mogok dan bentrokan pada sabtu siang.

Dalam aksi mogok itu, sebagian pekerja memaksa pekerja lain untuk ikut ke dalam aksi mereka.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pihaknya sudah menurunkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulteng untuk menyelesaikan persoalan kerusuhan tersebut.

"Kami juga sudah minta kepada pengawas provinsi untuk melakukan pengawasan terhdap peristiwa yang terjadi di perusahaan tersebut. Hari ini keduanya sudah melakukan mediasi," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, mediasi sudah mencapai sejumlah kesepakatan. Isi kesepakatan antara lain beberapa tuntutan pekerja akan direspons oleh perusahaan.

Nantinya, Kemenaker akan melihat seberapa jauh kesepakatan itu ditindaklanjuti.

Ida juga menyampaikan belasungkawa atas dua korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu.

Kapolri bantah karena TKA

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah bahwa kerusuhan di sana diakibatkan atas adanya peristiwa pemukulan TKA terhadap pekerja lokal, sebagaimana yang sempat beredar viral.

Menurutnya, bentrokan dipicu oleh adanya provokasi yang muncul untuk mengajak pegawai mogok kerja, setelah perundingan antara pekerja dan perusahaan belum mencapai titik temu.

Ia menyebutkan, ajakan mogok kerja itu menimbulkan pro dan kontra serta diwarnai upaya pemaksaan.

"Muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI, sehingga inilah kemudian yang memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan," ujar dia.

Padahal, menurut Sigit, tidak ada kejadian pemukulan TKA terhadap TKI sebagaimana informasi yang viral

"Terkait dengan isu provokasi yang ada, saya luruskan bahwa peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Sigit.

Setelah peristiwa tersebut, 548 personel gabungan TNI/Polri dikerahkan dan akan ditambah 2 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob yang dikirim dari pusat.

"Kepolisian akan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pengerusakan, terhadap pelaku-pelaku anarkis, sehingga ke depan diharapkan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali," kata Sigit.

Ia mengatakan, situasi keamanan juga sudah kondusif sehingga smelter PT GNI yang sempat dilanda kerusuhan dapat kembali beroperasi pada Selasa (17/1/2023).

Listyo juga menegaskan, Polri bersama TNI siap untuk mengawal dan mengamankan program investasi yang menjadi kebijakan pemerintah.

"Kepolisian bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI siap untuk menjaga mengawal dan mengamankan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah termasuk di dalamnya adalah program yang terkait dengan investasi," katanya.

Sigit mengatakan, smelter PT GNI tersebut telah berdampak kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di situ.

Kegiatan smelter ini juga disebutnya memiliki nilai tambah bagi negara, khususnya dalam menambah devisa terkait program hilirisasi industri.