Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Diterjunkan untuk Selidiki Kerusuhan di PT GNI Setelah 17 Orang Ditetapkan Tersangka

Kompas.com - 17/01/2023, 07:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab terjadinya kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1/2023) lalu.

Akibat kerusuhan ini, dua orang meninggal yang terdiri atas seorang pekerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA). Di sisi lain, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka, setelah sebelumnya menangkap 71 orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, tim yang diterjunkan akan memberikan laporan terbaru setelah mengumpulkan informasi di lapangan.

Baca juga: Pascabentrok Maut Pekerja, PT GNI Pastikan Bangun Kerja Sama yang Baik dengan Disnakertrans Sulteng

"Kan ini baru terjadi kemarin, saya masih mengutus tim ke sana. (Tim) sudah jalan. Saya sudah utus Pak Rudolf, deputi saya untuk mendalami ini dan segera memberikan laporan yang paling update untuk saya," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023).

Peristiwa kerusuhan ini disinyalir karena tidak adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. 

Melansir Kompas TV, kerusuhan disinyalir karena karyawan menuntut perusahaan memastikan masalah kesehatan, keselamatan kerja hingga kesejahteraan karyawan. Hal itu menyusul terjadinya kecelakaan kerja akibat ledakan tungku di smelter 2 pada Desember 2022 lalu, yang mengakibatkan dua pekerja tewas.

Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).KOMPAS.com/Dian Erika Menkopolhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).

Aparat keamanan setempat sebenarnya telah diterjunkan untuk memediasi perwakilan pekerja dengan perusahaan, Jumat (13/1/2023). Namun, mediasi itu belum mencapai titik temu hingga Sabtu (14/1/2023), yang berujung mogok dan bentrokan pada sabtu siang.

Dalam aksi mogok itu, sebagian pekerja memaksa pekerja lain untuk ikut ke dalam aksi mereka.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, pihaknya sudah menurunkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulteng untuk menyelesaikan persoalan kerusuhan tersebut.

Baca juga: Bentrok di PT GNI Morowali Utara, Kapolri Bantah Ada Pemukulan TKI oleh TKA

"Kami juga sudah minta kepada pengawas provinsi untuk melakukan pengawasan terhdap peristiwa yang terjadi di perusahaan tersebut. Hari ini keduanya sudah melakukan mediasi," ujar Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, mediasi sudah mencapai sejumlah kesepakatan. Isi kesepakatan antara lain beberapa tuntutan pekerja akan direspons oleh perusahaan.

Nantinya, Kemenaker akan melihat seberapa jauh kesepakatan itu ditindaklanjuti.

Ida juga menyampaikan belasungkawa atas dua korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu.

 

Kapolri bantah karena TKA

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantah bahwa kerusuhan di sana diakibatkan atas adanya peristiwa pemukulan TKA terhadap pekerja lokal, sebagaimana yang sempat beredar viral.

Menurutnya, bentrokan dipicu oleh adanya provokasi yang muncul untuk mengajak pegawai mogok kerja, setelah perundingan antara pekerja dan perusahaan belum mencapai titik temu.

Ia menyebutkan, ajakan mogok kerja itu menimbulkan pro dan kontra serta diwarnai upaya pemaksaan.

Baca juga: Usai Kerusuhan Mereda, Kapolri Pastikan PT GNI Beroperasi Kembali Mulai Besok

"Muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI, sehingga inilah kemudian yang memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan," ujar dia.

Padahal, menurut Sigit, tidak ada kejadian pemukulan TKA terhadap TKI sebagaimana informasi yang viral

"Terkait dengan isu provokasi yang ada, saya luruskan bahwa peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Sigit.

Setelah peristiwa tersebut, 548 personel gabungan TNI/Polri dikerahkan dan akan ditambah 2 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob yang dikirim dari pusat.

Kapolri saat menyampaikan keterangan Pers terkait Penanglapan Lukas EnembeMaichel KOMPAS.com Kapolri saat menyampaikan keterangan Pers terkait Penanglapan Lukas Enembe

"Kepolisian akan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pengerusakan, terhadap pelaku-pelaku anarkis, sehingga ke depan diharapkan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali," kata Sigit.

Ia mengatakan, situasi keamanan juga sudah kondusif sehingga smelter PT GNI yang sempat dilanda kerusuhan dapat kembali beroperasi pada Selasa (17/1/2023).

Listyo juga menegaskan, Polri bersama TNI siap untuk mengawal dan mengamankan program investasi yang menjadi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Menaker Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Kerusuhan PT GNI Morowali

"Kepolisian bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI siap untuk menjaga mengawal dan mengamankan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah termasuk di dalamnya adalah program yang terkait dengan investasi," katanya.

Sigit mengatakan, smelter PT GNI tersebut telah berdampak kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di situ.

Kegiatan smelter ini juga disebutnya memiliki nilai tambah bagi negara, khususnya dalam menambah devisa terkait program hilirisasi industri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com