Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Puan: Capres PDI-P Tak Harus Saya | Puan Bingung Sudah Banyak Kerja tapi Tetap Orang Tak Suka

Kompas.com - 14/01/2023, 05:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengenai calon presiden (capres) menjadi artikel yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Jumat (13/1/2023).

Dalam artikel tersebut, Puan mengatakan bahwa capres PDI-P tak harus dirinya sekalipun dia merupakan putri Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, artikel mengenai Puan yang merasa bingung karena sudah banyak bekerja tetapi tetap saja banyak orang yang tak suka turut menjadi pemberitaan populer.

Berikutnya, ada juga artikel populer lainnya, yakni terpidan kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero), Benny Tjokrosaputro, divonis nihil oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (12/1/2023).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Puan: Capres PDI-P untuk Pemilu 2024 Tak Harus Saya

Puan meyakini bahwa Megawati bakal menunjuk kader PDI-P terbaik untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilu 2024.

Menurut Puan, capres PDI-P tak harus dirinya sekalipun dia merupakan putri Megawati, pemimpin tertinggi partai.

"Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus Puan Maharani," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip pada Jumat (13/1/2023).

Sebagai putri Megawati, Puan mengaku tak mendapat perlakuan istimewa. Ketua DPR RI itu juga bilang, dirinya tidak pernah meminta jabatan apa pun ke ibundanya.

Menurut Puan, Megawati mampu membedakan peran sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung.

Penugasan yang diberikan ke dirinya, kata Puan, semata-mata karena titah Megawati yang percaya terhadap kemampuannya.

Baca selengkapnya: Puan: Capres PDI-P untuk Pemilu 2024 Tak Harus Saya

2. Puan Bingung, Merasa Sudah Banyak Kerja tapi Tetap Banyak Orang Tak Suka

Puan menyadari bahwa banyak orang yang tak suka pada dirinya.

Puan mengaku bingung kerap mendapat komentar negatif dari publik, padahal dia sudah bekerja keras turun ke masyarakat dan berupaya mengentaskan berbagai persoalan.

"Merasalah (banyak orang tak suka). Bingung juga, nggak tahu kenapa. Kayaknya sudah berusaha kerja benar, turun ke bawah, kemudian kerja ke lapangan," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1/2023).

Puan menyatakan dirinya tak bisa menyelesaikan semua masalah yang menurutnya begitu banyak.

Namun, dia mengaku berusaha untuk menyapa rakyat, mendengar aspirasi warga, dan mengetahui kondisi masyarakat di lapangan.

Dengan kerja kerasnya itu, Puan merasa dirinya tetap selalu salah dalam pandangan sejumlah orang.

"Kayaknya memang yang udah nggak suka tetep aja nggak suka. Udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi dia selalu salah aja," ujarnya.

Baca selengkapnya: Puan Bingung, Merasa Sudah Banyak Kerja tapi Tetap Banyak Orang Tak Suka

3. Ketika Terpidana Kasus Korupsi Terbesar Kedua Lolos dari Hukuman Mati dan Divonis Nihil...

Benny divonis nihil oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Kamis (12/1/2023).

Dengan vonis ini, Benny lolos dari hukuman mati yang merupakan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam kasus korupsi tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp 22,7 triliun.

Perbuatan Benny Tjokro dkk ini membuat mereka memperkaya diri sendiri mencapai triliunan rupiah.

Adapun korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksa dana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta.

Dengan kerugian negara mencapai Rp 22,7 triliun, kasus korupsi PT Asabri ini menjadi kasus korupsi terbesar kedua yang pernah terjadi di Indonesia.

Sejatinya, JPU pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut Benny dengan pidana mati lantaran dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri tahun 2012-2019.

"Menghukum terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan pidana mati," kata jaksa dalam sidang di ruang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Terbesar Kedua Lolos dari Hukuman Mati dan Divonis Nihil...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com